Lambatnya Perencanaan Dinas, Berimbas Pada Progres Pembangunan
Oleh: Rudi Herdiana
Garut – Imbas Pandemi covid-19, bukan hanya terhadap perekonomian masyarakat, tapi berdampak pula terhadap pembangunan. Begitu juga di Kab. Garut, sebanyak 97 proyek di tahun anggaran 2020 gagal ditenderkan.
Diungkapkan Jujun Juansyah selaku Kabag Administrasi Pembangunan Setda Garut, bahwa awalnya jumlah paket tahun anggaran 2020 yang akan dilelang (tender) dari DAU dan DAK sebanyak 219 paket. Namun seiring munculnya wabah Covid-19, terjadi efesiensi sekitar 97 paket.
Sampai saat ini, jelas dia, pekerjaan telah selesai tender dan berkontrak 27 paket, sedang dalam proses lelang sebanyak 52 paket. Sisanya sebanyak 43 paket belum di tenderkan.
Namun, peket yang belum tender tersebut, 18 paket berkasnya sudah masuk ke UKPBJ, sisanya masih di dinas masing-masing. “Alhamdulillah, hanya tinggal 25 paket yang berkasnya masih di dinas,” ungkapnya.
Alasan proses lelang terlambat, sebut Jujun, umumnya dikarenakan keterlambatan perencanaan teknis, baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang di kerjakan oleh konsultan.
“Keterlambatan ini, harus menjadi evaluasi bersama, bahwa perencanaan teknis harus selesai awal tahun, yakni bulan Januari khususnya yang ditenderkan, supaya proses belanja barang dan jasa bisa lebih cepat dilaksanakan,” imbuhnya.
Sementara anggaran bantuan Provinsi, seluruhnya 90 paket yang harus d tenderkan untuk dua SKPD, yaitu 88 paket Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan 2 paket. Namun baru 2 paket dari Dinas kesehatan yang berkasnya sudah di UKPBJ, yakni pembangunan Rumah Sakit Limbangan beserta pengawasannya. “Sebanyak 88 paket pekerjaan Dinas PUPR, masih proses perencanaan teknis,” jelas Kabag.
“Sekarang, ditengah pandemic covid-19, progres pembangunan lebih di arahkan kepada system padat karya. Salah satu tujuannya, guna mengembalikan perekonomian masyarakat terdampak covid-19,” sambungnya
Jujun Juansyah berharap, program yang telah berkontrak, pihak pemenang tender benar-benar dapat memegang komitmen dan selesai sesuai jadwal kontrak, tentunya dengan memjaga kualitas pekerjaannya.
“Semoga dengan system pengerjaan kontrak melalui padat karya, hasil pembangunan lebih berkualitas juga membantu perekonomian masyarakat sekitar lokasi kegiatan, khususnya di masa wabah covid-19 ini,” pungkasnya.
