Meminimalisir Potensi Kerawanan Sosial Pasca Kenaikan Harga BBM Dengan Membangun Kewaspadaan Secara Dini

Liputan Khusus

Oleh : Wishnoe Ida Noor

Garut – “Kita tahu, paham dan mengalami bahwa dinamika kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia minggu-minggu ini mengalami gejolak yang sangat mengundang perhatian kita dengan terjadinya kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan produk-produk ekonomi dan jasa lainnya dan ini tak bisa dihindarkan karena terjadinya resesi minyak dunia. Kalau dulu Indonesia itu pada tahun 1990 ke bawah, masih memiliki surpluss dan cadangan minyak yang cukup besar. Penghasilan minyak kita lebih besar dibanding dengan kebutuhan konsumsi, sehingga kita masih bisa melakukan eksport dan masih bisa mengendalikan harga minyak dalam negeri kaitan dengan pertimbangan harga minyak dunia”.

Hal itu disampaian oleh Kaban Kesbangpol Kabupaten Garut, Drs. H. Nurrodin, M.Si ketika menyampaikan sambutan pada acara Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dengan tema ” Membangun Kewaspadaan Dalam Rangka Meminimalisir Potensi Kerawanan Sosial Pasca Kenaikan Harga BBM” yang dilaksanakan di Kampung Sampireun Jl. Raya Samarang-Kamojang Dsa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, Jumat (16/09/2022).

Menurutnya, untuk kondisi hari ini dari beberapa sumber-sumber minyak yang ada di Negara kita ini hanya bisa menghasilkan minyak kurang lebih 750.000 barel/hari, sementara kebutuhan yang dipicu oleh peningkatan jumlah kendaraan, sehingga penggunaan konsumsi bahan bakar minyak ini tiap hari itu diperkirakan sampai 1,3 juta barel/hari, otomatis terpaksa kita harus mengimport. Persoalannya, adalah harga bahan bakar minyak itu sangat ditentukan oleh fluktuasi harga minyak dunia.

“Sehingga, ya..dengan kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat tidak bisa lagi menahan untuk tidak menaikan harga bahan bakar minyak. Sepertinya, Pemerintahpun telah memperhitungkan, mempertimbangkan, dan mengkalimasi dampak yang akan mungkin tumbuh dan timbul akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak tersebut, bisa berdampak secara ekonomi, sosial, dan lainnya,” ujarnya.

Namun lanjut dia, Pemerintah tidak hanya diam dalam hal menyikapi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak, ternyata 70 % penggunaan bahan bakar ini hasil kajian dari FKDM Kabupaten Garut dikonsumsi oleh orang yang tidak layak menerimanya.

“Artinya, bahwa pemerintah ingin meminimalisasi dan ingin bahwa BBM bersubsisi  hasilnya betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Ada beberapa program yang dijalankan oleh Pemerintah selain BLT yang rutin kepada warga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima ada tambahan BLT dari kenaikan BBM,” ungkap H. Nurrodin.

Masih kata Kaban Kesbangpol Garut, bantuan Pemerintah paska kenaikan harga BBM ini  adalah akan diberikan subsidi bantuan untuk para pelaku usaha transfortasi, bantuan produktif  bagi usaha Mikro, dan bantuan-bantuan lain yang diharapkan bisa meminimalisasi dampak dari gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak.

“Tentunya kita juga paham, bahwa di lapangan kondisinya tidak semudah yang digambarkan. BLT bagi warga miskin, kenyataanya diakui atau tidak, bahwa ada yang tidak berhak tapi menerima tapi ada juga yang berhak menerima tapi tidak menerima,” tandasnya.

Namun, persoalannya kata H. Nurrodin, adalah yang berkaitan dengan validasi data kita sudah punya data SIKS-NG dari Kemensos data yang seharusnya melakukan updateting dalam setiap saat. Kemudian juga bantuan bagi para pelaku transfortasi.

Untuk itulah kenapa kami dari Kesbangpol melakukan kegiatan sosialisasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dengan tema “Membangun Kewaspadaan dalam rangka meminimalisir potensi kerawanan sosial pasca kenaikan harga BBM”.

“Itu tugas kita unsur-unsur di bawah, dan di Kesbangpol kita ada FKDM dan oragnisasi yang lain. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan bagi para pemimpin Ormas/LSM agar secara bersama-sama bisa membangun sinergitas dengan Pemerintah dalam mengatasi setiap persoalan yang muncul di lapangan, dan oleh rekan-rekan kita baik FKDM maupun Ormas/LSM bisa terperhatikan, sehingga kita sama-sama berupaya bagaimana menyikapinya, bagaimana persoalan ini kita atasi, dan bagaimana persoalan-persoalan ini bisa kita tanggulangi bersama sehingga bisa diselesaikan secara pentahelix,” jelas Kaban Kesbangpol Garut.

Lanjutnya, pada kesempatan ini, kami dari Kesbangpol baru mengundang 21 perangkat Kecamatan dari Utara,  meskipun harusnya 42 Kecamatan, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dari kegiatan ini diharapkan bisa memberikan input terkait gejolak yang muncul di lapangan dengan informasi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

“Tolong segera laporkan kepada kami, jika di lapangan ditemukan warga yang mengalami masalah terutama yang tidak terdaftar menerima bantuan dan terdampak langsung serta terancam kerawanan tolong segera antisipasi laporkan pada Pemerintahan setempat, baik Desa maupun Kecamatan kepada kami untuk langsung dilakukan penangan,” tandas H. Nurrodin.

Masih dalam sambutannya, Kaban Kesbangpol Garut mengatakan, bahwa kemungkinan terjadinya kerawanan sosial yang akan menimbulkan persoalan, kita mengantisipasinya sehingga sekecil apapun potensi yang muncul di lapangan dapat segera kita atasi sehingga tidak sampai menjadi persoalan terus menerus.

“Saya berharap dengan kehadiran para narasumber yang saya sangat meyakini kemampuannya, kapabilitasnya, kredibilitasnya untuk menyampaikan informasi-informasi keilmuannya terkait dengan persoalan yang sudah saya sampaikan tadi, baik dari unsur-unsur Akademisi, Usahawan, dan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan input serta saya berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa menanggapinya dengan serius dan bersungguh-sungguh, lakukan komunikasi secara timbal balik, sehingga nanti kesimpulannya dari kegiatan ini ada point yang bisa dijadikan bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut, dan acara ini saya nyatakan di buka, ” pungkasnya.