Ketua DPC PPDI Kab. Garut Sambut Baik MoU Menteri BUMN Dengan Kemenaker Tentang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja Untuk Disabilitas

Eksklusif News

Oleh ; Wishnoe Ida Noor

Garut – Di akhir pekan ini, Minggu (26/07) suatu informasi bagus kami hadirkan untuk pembaca budiman GrahaBigNews, terkait Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada BUMN yng di lansir oleh media cetk Nasional.

Tentu saja hal ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi semua penyandang disabilitas yan ada di Indonesia termasuk di Pemerintah Kabupaten Garut, terutama DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan Ketuanya, Rd. Mas Sugeng.

Dipagi yang cerah, Mas Sugeng melalui seluler mengungkapkan kabar gembira tersebut pada GrahaBigNews, dan menurutnya semua itu berkat UU No 8 tahun 2016 dan seluruh fungsional penyandang disabilitas untuk mengawal peraturan tersebut.semoga dengan adanya UU No 8 tahun 2016 akan menjadikan persamaan hak diantara masyarakat normal dan dengan masyarakat yg mempunyai kebutuhan khusus.

“Untuk itu, mari kita kawal UU No 8 untuk kemajuan PPDI khususnya di Kabupaten Garut”, tandas Mas Sugeng.

Menurutnya, bahwa apa bedanya antara pemerintahan desa dengan penyandang disabilitas? Semuanya sama dibentuk oleh UU, oleh karena itu mari kita bersama- sama menuntut agar para penyandang diaabilitas bisa mendapatkan pengakuan,  baik secara konstitusi ataunpun secara the fakto dan bisa mendapatkan fasilitas untuk membantu mengembangkan minat dan bakat para kaum disabilitas, tandasnya.

“Untuk itu mari kita awali dari pemerintahan desa, kita bekerjasama untuk kesejahtraan para kaum disabilitas khususnya diwilayah kerja kecamatan masing – masing”, ujarnya.

Terlebih, syukur Alhamdulillah bahwa di DPC PPDI Kabupaten Garut, sudah terbentuk 21 pengurus anak cabang/ranting, sehingga mereka bisa berperan aktif di tingkat pemerintahan desanya masing-masing, dan kesejajaran para disabilitas dalam mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara akan bisa terpenuhi, pungkasnya.