DPMD Kab. Garut Usai Laksanakan Kordinasi Rumuskan SOP Prokes Di Pilkades Serentak 2021

Oleh ; Wishnoe Ida Noor & Hartono

Garut – “Alhamdulillah, kami sudah melaksanakan Kordinasi Prokes Di Pilkada Serentak 2021 dengan lintas sektoral yang melibatkan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19, Satpol PP, Dinas Catatan Kependudukan dan Capil. Semoga Dengan sudah dilaksanakannya beberapa tahapan ini, pada pelaksanaannya nanti di Pilkades serentak 2021, bisa mencapai 3 sukses, yaitu sukses administrasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses prokes”.

Demikian dijelaskan oleh Kadis DPMD Kabupaten Garut, Aji Sukarmaji pada GrahaBigNews kawasan Otista, Rabu (24/03/2021). Pada pertemuan yang sudah kami laksanakan, adalah salah satunya untuk merumuskan Standar Operasional (SOP) bagaimana untuk standar Prokes dalam tahapan-tahapan Pilkades.

Dijelaskannya, bahwa kordinasi masalah prokes untuk tahapan-tahapan Pilkades, diantaranya tahapan perencanaan, pendataan, pencalonan, pemungutan suara. Pilkades dalam suasana Covid-19 itu harus sesuai dengan Prokes, terutama salah satunya kami dari DPMD untuk menerbitkan Surat Keterangan 3 kali masa jabatan Kades, yang bersangkutan tidak langsung datang ke sisni melainkan pihak kami membuat aplikasi. Jika semua keterangannya sudah lengkap, sudah sesuai, maka akan keluar surat keterangan dari kepala dinas terintegrasi dengan Disdukcupil. (pelayanan secara online).

Ungkap Aji, bahwa berdasarkan data, bahwa sekarang ini sudah masuk 800 pemohon dan 561 yang sudah selesai diverifikasi, dan surat keterangannya sudah sampai pada mereka (pemohon)  hal ini melibatkan panitia Pilkades Kabupaten  atau dari Bidang Pemdes atau Sekertariat dalam pengolahan data.

“Kita sudah sampai pada pelantikan dan pengambilan sumpah panitia pilkades oleh BPD waktunya dari tanggal 23 sampai 25 Maret secara serentak dari  217 Desa dengan menurunkan Tim Monioring dengan satu harapan, Alhamdulilah dari panitia peilihan kepala Desa ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh mereka untuk membantu proses dari mulai pendaftaran pemilih, pendataan sampai terbit data pemilih sementara, data pemilih tetap, dan data pemilih tambahan. Terus dalam proses Bakal Calon, penerimaan bakal calon, apalagi jika calonnya lebih dari 5 diadakannya seleksi sampai dengan seesai pemungutan suara dan perhitungan suara dan rekap data terakhir,” jelasnya.

Untuk Pilkades serentak di 217 desa ini lanjutnya,  kita dalam masa pandemic Covid – 19, disetiap tempat pemungutan suara atau kelompok penyelenggara pemungutan suara desa, tidak boleh hak pilihnya lebih dari 500. Sehingga, diprediksi oleh kita setelah dihitung TPS menjadi 2228, kalau di TPS itu hanya menghitung suara, dan perhitungan rekapitulasinya ada di panitia pemilihan kepala desa.

“Otomatis anggaran Pilkades ini tentunya lebih besar, dan untuk 1 TPS 9 orang  unsure panitianya ada 9 orang. Jadi kalau 2228 dikali 9 orang sekitar 21.000 orang, untuk Pikades serentak ini, tidak boleh ada pungutan apapun teradap calon kepala desa, harus dibiayai dari APBD,” ujarnya.

“Pada intinya kami menghimbau dan berharap  pada Pilkades serentak 2021 ini harus dilakukan dengan penuh kerja maksimal, baik itu di panitia pemilihan kabupaten, kecamatan, dan di desa dengan harapan tercapai 3 kesuksesan yaitu sukses secara adm, penyelenggaraan, dan sukses prokes,” harapnya.

Diakhir penjelasannya, Aji berharap, mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara aman, tertib, damai, dan tetap nilai-nilai demkrasi bisa dilaksanaan dengan baik, dengan azas LUBER. Dalam Pilkades 2021 yang pertama ini diadakan lebih dari 1 TPS, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya kalau dulu 1 Desa 1 TPS kalau sekarang bisa 1 Desa bisa 3 TPS bahkan ada yang sampai 21 TPS di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora.