Berikan Keadilan Kuota P3K Guru Honorer Jangan Buat Melambung Lalu Dijatuhkan

Oleh : Hidir Hidayat, S.Pd.

Garut –  4 Forum Guru Kabupaten Garut yang terdiri dari Fagar Kabupaten Garut, FHK2I, GTK35 dan FHG mengadakan audiensi terkait tuntutan nya kepada pemerintah Kabupaten Garut yang dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Garut, Asda I, BKD, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, BPPKA dan dari  anggota Komisi I DPRD Kabupaten Garut diwakili oleh Subhan Fahmi(Fraksi PKB), Dadan Sudrajat (Fraksi Demokrat), Alit Suherman (Fraksi PKB) yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Garut Jln.Terusan Pahlawan no.8 Sukagalih Tarogong Kidul Kabupaten Garut.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa perwakilan organisasi guru diantaranya dari Fagar Kabupaten, Ma’mol Arif yang mengatakan bahwa beberapa tuntutan terkait jatah kuota yang diberikan pusat terhadap kabupaten Garut sesuai dengan surat edaran  yaitu 196 kuota tidak memenuhi apa yang menjadi harapan dan keadilan para guru, disamping itu presentase yang kecil dari total pengajuan Kemenpan-RB tersebut hanya berkisar 2% dari 8801 yang diajukan.

“Kami telah di PHP dan dibohongi, kalau APBD tidak mampu, ayo kita duduk bareng pecahkan masalah bersama, yang penting nasib kami guru honorer berubah jadi P3K,” katanya. Rabu (02/06).

Ketua DPP Fagar Kabupaten Garut, Adeng Sukhmana, S.Ag. MM., meminta kepada Pemda bahwa jumlah kuota 8801 kalau bisa dihabiskan dulu.

“Kuota 8801 kalau lulus sudah di SK kan dulu, tahun 2021 kalau ada 2000 supaya ada penyelesaian secara bertahap, kalau 2000 mentoknya disana ya silakan,terus dilanjutkan tahun berikutnya sampai habis yang 8801 itu,” katanya.

Sekda Kabupaten Garut, Drs. H. Nurdin Yana mengatakan bahwa pada prinsipnya ia setuju dengan usulan dari Fagar Kabupaten Garut yaitu test dulu dilanjutkan dengan penempatan formasi di sekolah.

“Terkait dengan kuota guru honorer sejumlah 196 mencoba konsultasi dengan Bupati Garut dan kementrian ternyata semua angkat  tangan,” katanya.

Pada Jumat pekan ini, rencananya Sekda, BKN, Disdik bersama perwakilan DPRD, perwakilan guru dan unsur terkait akan berangkat ke Ke Jakarta terkait nasib jimlah kuota guru honorer P3K 2021.

Sekda mengatakan bahwa berangkat dari BUP dari tahun tersisa 2021 yaitu 210 dan mengukur anggaran.

“Sisi lain dihadapkan pada timing untuk segera melaporkan kuota ke pusat, kita coba dengan BUP 2022,” katanya.

Lanjut Sekda, bagaimana pendekatan yang bisa dimainkan dan bagaimana pendekatan politik yang dimainkan.

“Makanya pendekatan politik dan berkirim surat terkait kuota, BKN, Kemenpan dan Kemenkeu,”katanya.