Kabupaten Garut Raih Penghargaan Subroto Award 2021 dari Kementerian ESDM

Elusive Newsx

Oleh : Wishnoe Ida Noor

Garut – Kabupaten Garut memenangkan penghargaan Subroto Award 2021 dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk  Kategori Konservasi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Rencananya penghargaan berupa sertifikat dan piagam penghargaan akan diberikan kepada Bupati Garut, Rudy Gunawan, pada Selasa (28/9/2021).

Berkaitan hal itu, melalui surat dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia, Nomor B-1064/KM.04/SBG/2021, tanggal 23 September 2921, mengundang Bupati Garut untuk hadir secara virtual menerima penghargaan ini. Selain Bupati Garut, Badan Geologi juga mengundang Bupati Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Rencananya acara seremoni penyerahan  penghargaan akan   dibuka oleh Menteri ESDM dan dihadiri para pemenang Subroto Award sektor ESDM.

Penghargaan Subroto , seperti tertuang  dalam Kepmen ESDM No: 172.K/HK.02/MEM.S/2021, yang disahkan pada 13 September 2021, merupakan penghargaan tertinggi sektor energi dan sumber daya mineral yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada para pemangku kepentingan yang telah melakukan kinerja yang sangat baik dalam memayukan sektor energi dan sumber daya mineral.

Terdapat 11 penghargaan yang diberikan, di mana satu di antaranya diterima Pemkab Garut, yaitu Bidang Konservasi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Penghargaan Subroto Bidang Konservasi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai aktif dan peduli dalam konservasi geologi dan mitigasi bencana geologi.

Konservasi geologi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pemanfaatan obyek geologi yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Mitigasi bencana geologi meliputi kepedulian terhadap perlindungan masyarakat dari ancaman bencana geologi, respon terhadap kecepatan layanan dan rekomendasi serta tindak lanjut Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terhadap rekomendasi.