Bonus Demografi, Pertumbuhan Pemilih Muda, Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Oleh: Nuni Nurbayani, M.Pd

Malam tadi tepatnya tanggal 14 Februari 2022, Pkl. 19.30 WIB, KPU RI melaksanakan Peluncuran Hari Pemungutan Suara yang berlangsung secara hybrid. Disaksikan 34 KPU provinsi melalui zoom meeting dan 514 KPU Kabupaten/Kota secara live streaming melalui youtobe. Acara yang berlangsung di Roof top kantor KPU RI Jl. Imam Bonjol Jakarta, berlangsung secara meriah, dihadiri undangan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilu, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, dari tingkat pusat hingga di daerah  yang melaksanakan Nobar (nonton bareng).

14 Februari 2022 menjadi titik awal KPU melangkah melakukan persiapan menuju hari pemungutan suara yang akan berlangsung hari Rabu, 14 Februari 2024. Berbagai peluang dan tantangan tentunya dihadapi penyelenggara di berbagai daerah, khususnya bagaimana meningkatkan kualitas penyelenggaraan, meningkatkan kapasitas penyelenggara, meningkatkan kualitas peserta Pemilu serta bagaimana melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pemilih pada pemilu mendatang.

Berbicara pemilih, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 21 Januari 2021, menunjukkan jumlah usia produktif (15-64 tahun) mendominasi. Angkanya mencapai 191,08 juta jiwa atau sekitar 70,72% dari jumlah total penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Artinya, bonus demografi di Indonesia yang sedianya dinikmati tahun 2030-2040, datang lebih awal. Survei juga mencatat jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 63,03 juta jiwa (23,33%) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 16,07 juta jiwa (9,78%).

Pada pemilu 2019 dipastikan setengah dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah pemilih muda (usia 17-40 tahun). Dari data yang dicatat KPU usia pemilih 21-30 sebanyak 42.843.792 orang, dan usia 31-40 tahun 43.407.156 orang. Dari jumlah tersebut kemudian ditambah pemilih usia 17-20 tahun sebanyak 17.501.278, maka prosentasi pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial (lahir tahun 1981-1999) dan  generasi Z (lahir  tahun 1997-2012) mencapai lebih dari 50%. Dilansir dari Buku yang diterbitkan BPS berjudul Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 pada tahun 2024 jumlah penduduk usia produktif angkanya masih mendekati tahun 2020.

Bonus Demografi dan Peluang KPU

Dilansir dari Wikipedia, Bonus Demografi (Demographic Dividend) adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja (0-14 tahun dan lebih 65 tahun). Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Population Fund/UNFPA) menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu negara yang memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik.

Pada pemilu tahun 2019, pemilih muda dihadapkan pada narasi konservatisme identitas/politik identitas dan pluralisme kebangsaan. Pada usia muda, mereka cenderung apatis/apolitis. Namun, sebagian dari meraka yang lebih dewasa sudah mengambil sikap menjadi volentir (relawan), anggota partai politik ataupun anggota organisani masyarakat yang aktif.

Menurut Wasisto Raharjo Jati (Indonesian Institute of Science/LIPI), ada beberapa karakter pemilih muda dalam gerakan politik. Pertama, Voluntarisme. Mereka terlibat dalam gerakan relawan. Misalnya ada relawan Jokowi, teman ahok, dan sahabat ridwan kamil. Beberapa dari mereka juga bergabung menjadi Relawan Demokrasi (Relasi) KPU, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kedua, Kolegialitas. Anak muda Indonesia berupaya membangun eksistensi dan representasi dengan membentuk kelompok-kelompok atau komunitas mereka sendiri, misalnya dalam kelompok bermusik atau komunitas olah raga. Mereka menunjukan independensi dan netralitasnya dalam skala kelompok. Mereka disatukan pada minat dan kesamaan. Kolegialitas ini bermakna sebagai perlawanan kultural terhadap system sosial yang telah mapan. Mereka bereksperimen dengan kolegialitas sebelum terjun ke arena politik.

Ketiga, Apolitis dan Apatis. Temuan riset Center for Strategic and International Studies dan Alvara mengemukakan, bahwa gejala apolitis itu tejadi karena perbedaan faktor sosial ekonomi dan sosial politik. Misalnya ketersedian lapangan kerja dan aksesibibilitas informasi yang berdampak pada pembentukan karakter apolitis yang didorong faktor pragmatis. Namun, selain itu, minimnya informasi, pendidikan politik dan kewarganegaraan di masa pandemic covid-19 menjadi tantangan tersendiri.

Satu lagi yang tidak dibahas oleh Wasisto Raharjo, generasi muda kita adalah generasi yang addict (tergantung/kecanduan) pada smartphone. Mereka bisa menghabiskan waktunya untuk berselancar di media sosial. Mereka aktif sebagai yutuber, selebgram, membuat konten tiktok, atau sebatas chatting dan penikmat konten saja. Tidak sedikit dari pengguna media sosial juga hadir menjadi komentator/netizen.

Dengan jumlah pemilih muda yang besar dengan karakteristik yang dimiliki, ini menjadi tantangan dan peluang bagi KPU.  Bagaimana mengaktivasi pemilih muda ini agar dapat berkontribusi dalam pemilu serentak 2024 yang akan digelar pada bulan Februari dan November 2024. Pemilih muda bisa menjadi energi tambahan bagi KPU untuk mensukseskan agenda besar hajatan rakyat, yang untuk pertama kalinya Pemilu dan Pemilihan digelar di tahun yang sama.

Jika pada tahun 2019 pemilih muda tergiring sebagai penyebar isu hoaks, fake news, atau turut serta menjadi aktor yang terjebak politik identitas. Seperti kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid di Kabupaten Garut pada tahun 2018 pada peringatan Hari Santri Nasional yang dilakukan dua orang anggota Banser. Jika dipersiapkan dengan baik, pemilih muda ini pada pemilu 2024 bisa menjadi kekuatan bagi KPU untuk menyebarkan informasi demokrasi dan politik.

Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Sejak bulan Januari 2020, KPU Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran dengan nomor: 10/PP.06.3.SD/32/Prov/I/2020. Melalui surat ini KPU Provinsi Jawa Barat mengintruksikan KPU Kab/Kota untuk melakukan kunjungan ke intansi yang ada di dalam lingkungan Pemerintah Daerah setempat. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, konsolidasi institusional dan kemitraan strategis. Salah satu agenda konsolidasi ini yaitu kerjasama dengan berbagai pihak terkait Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Tidak hanya berjalan di tahun 2020 kegiatan ini terus berlangsung selama tahun 2021. KPU menyadari sukses Pemilu tidak bisa hanya diperjuangkan oleh KPU yang jumlahnya terbatas. Tapi harus merangkul seluruh pemangku kepentingan.

 Berbagai kegiatan di luar tahapan dilakukan oleh KPU (Pusat maupaun daerah). Dimulai dengan peningkatan kualitas dan kapasitas peyelenggara pemilu di daerah melalui diskursus pemilu dan demokrasi secara online. Pendidikan pemilih melalui sekolah politik dan demokrasi dan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Kerjasama dengan sekolah dan Kampus dengan agenda KPU menjadi guru dan dosen tamu pada kegiatan orientasi siswa, mahasiswa, maupun stadium general. Sosialisasi pemilih melalui Radio, media massa (koran), dan media sosial.

Pada umumnya strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait demokrasi, politik, kepemiluan yang dilakukan KPU selain kerjasama dengan lembaga, yaitu penggunaan tehnologi informasi, pemanfaatan media massa, aktivasi Rumah Pintar Pemilu (RPP), pembentukan relawan demokrasi, serta pemanfaatan aktifitas sosial budaya. Beberapa kegiatan tersebut pada umumnya melibatkan pemilih muda sebagai peserta. Diantaranya; pelajar, mahasiswa, pemuda dan organisasi keagamaan. Mereka selanjutnya bisa diorganisir menjadi duta pemilu yang menyebarkan informasi kepemiluan, demokrasi dan politik di lingkungannya.

 Pemilu pada tahun 2019 yang melibatkan DPT sebanyak 192.866.254 jiwa tentunya bukan hal mudah. Beragam kendala dan tantangan menjadi PR untuk penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Apalagi pemilu serentak 2024 yang diikuti 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tentu ini merupakan sebuah tantangan  bukan hanya bagi penyelenggara, namun juga untuk pemerintah, partai politik dan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana masyarakat dapat aktif berpartipasi dari mulai pendataan pemilih hingga akhir tahapan. Dan bagaimana penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, aparat keamanan mampu berkolaborasi melaksanakan pemilu yang betul-betul sesuai azas Langsung Umum Bebas Rahasia dan sesuai Prinsip Pemilu yaitu; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

 

*Penulis adalah anggota KPU Garut Divisi Sosialisasi dan SDM