Catatan Akhir Pekan Aparatur Sipil Negara
Penulis : H. Abdul Majid, S.Ag.MM
Ketegangan anti intelektualisme selalu menjadi benang yang melilit melalui kehidupan politik dan budaya kita, dipelihara oleh gagasan yang salah bahwa demokrasi berarti “ketidaktahuan saya sama berharganya dengan pengetahuan anda”. (Isaac Asimov).
Sebuah ilustrasi yang menggugat hati nurani di mana keputusan elitis selalu dalam posisi sakral dan nihil kesalahan. Elitis di maksud adalah mereka yang memiliki otoritatif terhadap kebijakan publik.
Apa yang salah dari kebijakan publik yang telah dibuat melalui proses lumayan panjang dan gradual. Perencanaan yang di lalui bahkan harus dilakukan asisstensi, termasuk menghadirkan pakar dan bahkan konsultan dari PTN agar narasi Renstra dan Renja pada akhirnya aplikatif dan dapat memberikan outcome dalam capaian target kinerja.
Ini menjadi penting catatan perencanaan yang terdokumentasikan dalam lembaran kerja Bappeda selaku pengampu pembikinan rencana strategis telah diajukan melalui kajian yang dalam dan detail bahkan harmonisasi dan sinkronisasi dengan rekan sejawat anggota dewan yang terhormat.
Pendek kata perencanaan yang dibuat oleh OPD selalu menyertakan para pakar agar segala rencana kerja ini memberikan outcome dan benefit maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
Menakar alur pemikiran seorang kritikus seni Robert Hughes dalam narasi tulisannya yang dikutip, “masyarakat yang terobsesi terapi dan penuh ketidakpercayaan kepada politik formal”, secara kronis, “skeptis terhadap pemerintah”, serta menjadi “mangsa takhayul”.
Sepertinya kita sedang menuju satu lingkaran sempurna absurditas dan kegamangan. Digitalisasi angka kredit kinerja dirobohkan secara beringas di ruangan kebisuan yang seakan tampilan semua perencanaan seperti bayang fatamorgana tak menghadirkan kebermanfaatan.
Dari masa pra modern, ketika kearifan lokal secara tak terhindarkan mengisi ketidaktahuan manusia, melalui periode perkembangan sangat cepat dan massif, dunia menjadi berorientasi informasi, yang semua warganya percaya bahwa dirinya adalah pakar dalam semua hal.
Kritik keras hadir dalam belantara perbincangan publik pada bahasan kinerja penyelenggara negara. Semua menjadi berhak mewakili kepakarannya dalam koreksian kinerja PN. Evaluasi semu dan kritik penuh nafsu menegasikan otentisitas sebuah kritik, pokoke salah dan salah.
Kini meyakini bahwa kesetaraan hak di dalam sistim politik berarti bahwa pendapat setiap orang harus dianggap setara dengan pendapat orang lain (Tom Nicholas; The Death of Expertise, hal. 6). Sekalipun tidaklah otoritatif melakukan penilaian sebuah kinerja. Tapi problem ini adalah fakta.
Apakah kita mempunyai masalah, misalkan seperti bias konfirmasi, yaitu sebuah kecenderungan alami untuk hanya menerima bukti yang mendukung hal yang sudah kita percayai. Ada hantu yang menggelayuti berupa phobia, prasangka dan ketakutan yang membuat keengganan menerima nasehat para pakar.
Penyelenggara Negara tentu tidaklah meninggalkan kepakaran dalam setiap rumusan perencanaan bagi kinerjanya. Seluruh kegiatan memiliki indikator, tujuan dan sasaran target kinerja. Olahan perumusan kebijakan sesungguhnya melalui gradasi jembatan SOP.
Diksi outcome & Benefit seperti momok menakutkan karena barisan aksara kinerja yang ditampilkan terkadang mengalami titik kritis ketika ada audit lembaga resmi, baik inspektorat maupun BPK.
Tapi yang lebih meyakitkan adalah ketika ketidakpakaran pun ikut mengaudit dan mengkritisi zoonder pengetahuan kekhususan, namun karena suara pakar dan suara bukan pakar, seperti telah menemukan aliran kesetaraan berpendapat, walaupun terkadang seperti lelucon, dan omong kosong. Ironisnya pendapat itu dipegang cukup banyak orang.
Akhirnya, ASN adalah bagaimana secara komitmen & konsisten dapat melakukan serangkaian kerja adaptif dan kolaboratif agar capaian kinerja bukan hanya bercokol di tembok output tetapi dapat menembus dinding luar berupa outcome & Benefit yang dapat dirasakan kemaslahatan bagi masyarakat. Sejahtera rakyatnya dan Bahagia rakyatnya.
