Honorer Teknis Administrasi Kab. Garut Menjerit dan Minta Kepastian Hukum Terkait Informasi Pengahapusan Honorer

Liputan Khusus

Nasib para Honorer Teknis Administrasi  yang tergabung dalam FHKG dan FHTK  kian terkatung-katung, disinyalir tidak adanya perhatian dari para pemangku kebijakan di masing-masing SKPD,  sehingga jumlahnya membludak sementara formasi kuota yang baru akan diajukanpun sangat jomblang  alias tidak sebanding. Nasib  merreka ibarat Anak Tak Bertuan.

Oleh : Wishnoe Ida Noor

 

Garut –  Musyawarah meski masih menyisakan polemik, ketika ribuan massa dari Komunitas Honorer yang ada di Kabupaten Garut, baik dari Forum Honorer Lintas Dinas (FHKG) dan Forum Honorer Tenaga Kependidikan (FHTK) melakukan aksi audiensi  ke DPRD Kabupaten Garut Jl. Patriot, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kamis (07/7/2022). Bagimana tidak, sampai berita ini diterbitkan, para pengunjuk rasa belum mendapatkan kepastian dari pihak Pemkab Garut yang telah menerima audiensi mereka oleh Sekda, pihak BKD, Komisi I DPRD dan jajarannya dengan alasan menunggu hasil rapat dulu terlebih Bupati Garut, Rudy Gunawan berhalangan hadir pada acara tersebut.

 

 

Tapi, hal itu tak menyurutkan semangat dari para pengunjuk rasa untuk mendapatkan kepastian dari hasil rapat intern. Mereka akan terus mengawal sampai mendapatkan kepastian hukum akan keberadaan mereka yang dianak tiriikan. Seolah-olah, ekspektasi mereka terpatahkan oleh aturan pemerintah yang tidak ada keberpihakan pada nasib mereka, meskipun peran mereka sangat signifikan dalam tatanan roda pemerintahan ini.

Ketua FHG, Ari dalam pandangannya menandaskan, bahwa teknis adminitrasi, merupakan Sendi Roda Pemerintahan dalam mengakselerasi berbagai kegiatan, mulai dari dokumen, kegiatan pemerintahan, kebijakan putusan pimpinan, sampai ke retribusi penghasil PAD, Artinya, peran serta Admistrasi sama pentingnya dengan, Guru, dan Nakes. Keberadaan tenaga teknis adminitrasi sangat vital dalam sendi keberlangsungan roda pemerintahan disemua leading sektor. Kebijakan kebijakan yang kurang relevan terhadap tenaga teknis adminitrasi sangat Ironis, karna kebijakan tidak merata atau menyeluruh. ” kalo memang subtansinya Honorer, kenapa harus guru dan nakes yang menjadi prioritas.

Ari mengatakan, tanpa mengurangi rasa hormat, kepada pemangku kebijakan, jangan pandang sebelah mata, terhadap keberadaan kami, tenaga teknis admimitrasi, kalau memang programnya SDM, rasanya kurang arif dan bijaksana, di ibaratkan, antara Ilmu dan Adab ( tatakrama). Apa artinya Ilmu tanpa Adab? Maksudnya, keberadaan pegawai baru belum tentu bisa mengerjakan pekerjaan secara otodidak, pasti butuh proses dan belajar cukup lama.

Ari beranalogi, Lain hal, sama dengan orang-orang beradab, di kiaskan menjadi orang berpengalaman, meski tanpa status yang jelas kami sudah paham tentang pekerjaan dan kondisi situasi dalam pekerjaan itu sendiri, artinya SDM yang mana dalam kebijakan berbasis SDM itu. Yang siap Kerja, atau yang baru Belajar secara teori.

Kontek SDM untuk orang yang asumsinya lulusan S1 itu, pada prinsipfnya hanya belajar teori bukan aplikasi nyata pada kondisi situasi pekerjaan di birokrasi. ” Apa mereka akan paham langsung, terhadap pekerjaan dalam menyusun anggaran, atau mengerjakan SPJ, dan lainnya. Jelas belum tentu,” ungkapnya.

 

Sementara pada kesempatan tersebut Ketua FHTK, Yudi Citra, menuturkan bahwa program berbasis SDM, menjadi harapan kami yang sudah siap kerja bukan malah SDM yang baru harus kami Bimbing.

Yudi menegaskan, bahwa keberadaan PP 49 tentang management seleksi dan test, kurang relevan, No. 13 pasal 22 huruf a. dan b yang menjelaskan bahwa :

1. Seleksi kopetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi Profesi.
2. Seleksi kopetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi Profesi.

Masih kata Yudi, asumsi kami, ini antara S1 dan SMA. Karena tidak ada huruf mendefinisikan  secara terperinci. Artinya mayoritas Honorer dengan kualifikasi SMA, bahkan SMP bisa turut serta ikut dalam kopentensi seleksi test, PNS maupun PPPK, namun dalam permenpan tidak adanya kualifikasi SMA, hanya minimal D3 dan S1.

“Sehubungan dengan itu, informasi yang beredar prasyarat untuk ikut seleksi test harus kualifikasi S1. Maka kami mempertanyakan PP 49 NO 13, pasal 22. Huruf b,” ujarnya.

 

Yudi menilai, bahwa regulasi yang dibuat terkesan asal- asal karna tanpa mempertimbangkan aspek honorer, secara sikologis dan sosial di lapangan, jangankan buat sekolah lagi untuk kuliah, biaya hidup dan anakpun tidak cukup, belum lagi lain hal, mayoritas honorer SMA itu Rp. 700.00 (tujuh ratus ribu rupiah)/perbulan, apalagi TKS, bagaimana caranya kami untuk bisa melanjutkan sekolah, untuk oprasional kerja saja tidak cukup.

“Maka regulasi ini tidak efektif dan efisien dalam penyelesaian Honorer di indonesia khususnya di Kab. Garut,” tegasnya.

Masih kata Yudi, dengan berbagai, aspek dan fakta di lapangan, Kemenpan sangat tidak arif dan bijaksana, dimana dalam Pancasila sila ke 3 disebutkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Jangan kan untuk Rakyat seluruh Indonesia, kami Honorer aja tidak ada keadilannya yang notabenya sudah mengabdi berpuluh puluh tahun kepada negara, apalagi untuk seluruh rakyat Indonesia?

Argumen Yudi guna memprjuangkan nasib rekan-rekannya di FHTK ini, mengingat rekrutment yang menjadi fundamentalnya anggaran, ini menjadi pertimbangan sendiri bagi pemangku kebijakan di daerah.  Untuk dasar itu, kabupaten Garut sendiri mempunyai landasan dan dasar untuk bisa menambah anggaran DAU ke kementrian keuangan, sehubungan dengan kalkulasi, Pensiunan PNS setiap tahunnya, pemekaran wilayah, dan lain hal. Artinya, PNS dikabupaten Garut memang sangat kekurangan bahkan sangat minim jumlah PNS-nya, mengingat tidak berbanding lurus dengan luas wilayah, dari  43 kecamatan, dan 421 Desa.

 

” kami Ketua Forum FHKG dan FHTK tidak akan neko neko atau bertele tele, perihal untuk audiensi yang di selenggarakan di gedung DPRD kabupaten Garut, kami hanya ingin di ajukan sampai ke tingkat pusat, dan membuka peluang seluas-luasnya bagi kami tenaga adminitrasi, “ pungkasnya.