Flasback Rencana Kerja Program Kajian FKDM Kab. Garut Terkait Penanggulagan Banjir Di Kabupaten Garut

Catatan Kaki

Oleh : Wishnoe Ida Noor, Pimpinan Redaksi

Di bulan Oktober ini, intensitas hujan di Kabupaten Garut cukup tinggi, sehingga guyuran hujan di beberapa wilayah yang dinyatakan rawan banjir baik yang di sampaikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Garut melalui Diskominfo atas pernyataan dari Bupati Garut, H. Rudy Gunawan maupun dari BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta Kepala BPBD Kabupaten Garut, Satria Budi, kini terus waspada dan sigap menanggulanginya.

Pada kesempatan ini, saya selaku Pimpinan Redaksi GrahaBigNews, kembali mereview secara runut apa yang disampaikan oleh Bupati Garut, dan Kepala BPBD yang telah realese dan di transformasikan oleh Diskominfo, dan  beberapa dengan kajian-kajian yang sebelumnya sidah dibahas oleh kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Garut ketika melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kaban Kesbangpol, dan Kabid Wasdin di Tiluwan Coffee Jln. Otista Paseban No.275 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Selasa (09/08/2022).

Jauh-jauh hari sebelumnya, pihak Bakebangpol dan FKDM dalam rakor tersebut dan kajiannya telah memberikan rekomendasi dalam session diskusi yang di pimpin oleh H. Nanang, S.H di hadiri Kaban Kesbangpol Kabupaten Garut, Drs. H. Nurodhin, M.Si, Kabid Wasdin, Febi Febriyanto, S.H. Ketua FKDM, Risan Suiyasin, MM., Sekretaris, Andri Rahmandani, SE, serta jajaran kepengurusan FKDM.

Dalam bentuk catatan kaki ini saya kira, bahwa FKDM sebagai organisasi mandatory dari Pemerintah sebagai mitra strategis Bakesbangpol sudah melakukan kajian dan beberapa rencana kerja  untuk dilakukannya FGD dengan pihak Pemerintah Kabupaten Garut yang disampaikan oleh kang Dedi Kurniawan, SE., yaitu beberapa program rencana kerja FKDM yang akan dilaksanakan dari bulan September, Oktober, Noveber, dan Desember 2022. Pada bulan Sepetmebr rencana program kerjanya dengan tema penanggulangan banjir di Kabupaten Garut dengan nara sumber Bupati, DPRD, LH, BKSDA, Perhutani, dihadirkan juga para Camat dari Pasirwangi, Bayongbong, dan Camat Tarogong serta pakar Lingkungan.

Sedangkan untuk bulan Oktober 2022 kata Dedi, temanya adalah menangkal gerakan Radikalisme, Terorisme, dan Komunisme dengan nara sumber dari BPNT, Densus 88, Kapolres, Dandim, Kemenag, MUI, Bakesbangpol, Tokoh Masyarakat, dan pakar.

“Pada bulan Oktober, rencana program kami adalah Penanggulangan Penataan Lingkungan Perkotaan Garut dengan nara sumber Bupati, Perkim, Disperindag&ESDM, LH, PUPR, Asosiasi Pengusaha Kulit, Dinas Pasar, Satpol PP, Binamarga Provinsi, Camat Garut Kota, Camat Tarogong Kidul, dan Tarogong Kaler,” ungkap Dedi.

Program rencana kerja kami di bulan Desember 2022 lanjutnya, yaitu Pilkades Serentak untuk melahirkan Pemimpin Desa yang Berkualitas dengan nara sumber Bupati, DPMPD, Kapolres, APDESI, Parade Nusantara, Forum BPD, Forum LPM, dan pakar.

Untuk rencana kerja kami di bulan Januari 2023 masih kata Dedi Kurniawan, temanya Problematikan Bantuan Sosial di Kabupaten Garut dengan nara sumber dari Bupati, Disdukcapil, Dinsos, Kapolres, Dandim, DPMPD, Forum Camat, Asda 1, Pendamping, Kantor Pos, Bank BNI, dan Bank Mandiri.

Dedi juga membahas terkait diadakannya Ruang Publik Focus Group Discussion (FGD) bisa menggunakan tempat di ruang rapat Pemda dalam hal ini ruang rapat Bupati, dan Wakil Bupati) dengan pembahasan issue-isue teraktual di Garut, Regional, Nasional. Sedangkan nara sumbernya oleh Pemangku Kebijakan di Garut, Pakar, Media, dan masyarakat serta secara teknis disebutkan pembiayaannya untuk para nara sumber, bahan laporan, dan akomodasi.

Selanjutnya saran dari Imam Solehudin, ST., S.Ag., M.Si., yang memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan oleh Dedi Kurniawan, dan dirinya menyikapi bahwa indikasi-indikasi yang berpotensi komplik ATHG ini besar pengaruhnya pada stabilitas keamanan, baik politik, ekonomi budaya dan lainnya.

“Isue-isue politik, ekonomi apa yang dianggap kontek regional maupun nasional termasuk lokal yang penting kita analisis menjadi satu hasil bahan rekomendasi bersama yang disikapi bersama-sama,” tandas Imam.

Lanjut Imam, seperti halnya kegiatan FKDM yang telah kita laksanakanbersama BAWASLU Kabupaten Garut dengan  adanya MoU, kita perlu analisis dan fungsi kita adalah rekomended baik kepada Pengawas maupun KPU.

“Ini kerja ilmiah dan kerja kreatif kita dengan melibatkan Kapolres, dan unsur lainnya,” kata Imam.

Yang perlu kita rancang adalah kaitan mekanismenya apakah bulanan atau bagaimana dan terkait dengan data-data dirinya percaya masing-masing sudah punya, tinggal kita buat tekmis mekanimenya dan point-nya harus jelas, tandas Imam.

Sementara tambahan dari kang Hafid dihadapan peserta FKDM di sesi Diskusi dan Rekomendasi menyampaikan terkait berkembangnya paham syi’ah. Hal ini kata dia karena salah satu sebab bahwa fatwa yang tidak tegas dan jelas  dari Pemerintah.

Potensi bencana banjir, jangan tergiring opini secara tektori parsial saja, melainkan secara masiv yaitu penggundulan hutan, pembuangan sampah yang masih sembarangan, lahan penyerapan air, tandas kang Hafid.

Intinya, bahwa apa yang telah dibcarakan dalam sesi Diskusi tersebut bagaimana teknis merekomendasikan data-data yang sudah ada, dikaji, diolah dengan melibatkan berbagai unsur dan semua jajaran di FKDM sesuai dengan bidangnya masing-masing bersama-sama menyikapinya.

Dari rencana program kerja yang disampaikan oleh Kang Dedi Kurniawan dan analisisnya terkait dilaksanakannya FGD dalam antisipasi banjir ini, memang luar biasa dan sekarang terbukti. Sehingga Bupati Garut, Rudy Gunawan mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai potensi ancaman bencana di wilayahnya, menyusul informasi peringatan yang diterimanya dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG). Kabupaten Garut merupakan salah satu dari 7 kabupaten/kota di Jawa Barat yang berstatus awas dan siaga.

Menurut Bupati dalam keterangannya pada Insan Pers di hari Jumat (21/10/2022), bahwa ada 7 kabupaten kota lain lagi, dalam 3 hari ke depan sampai dengan hari Minggu statusnya adalah awas, pihaknya menginstruksikan di forum Camat untuk sosialisasi.

Bupati  juga menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut untuk senantiasa siap siaga dalam menindaklanjuti peringatan dari BMKG ini. Meski begitu, ia berharap daerahnya bisa aman dari potensi bencana yang ada.

Sebelumnya, Kepala BPBD Kabupaten Garut, Satria Budi, menegaskan, pihaknya telah menerbitkan Surat Himbauan dengan nomor BC.03.01/3905/BPBD perihal Himbauan Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Tanah Longsor Oktober 2022. Surat ini sendiri terbit menindaklanjuti Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat Nomor 3356/PB.01.03.02/PK Tanggal 3 Oktober 2022.

Menurut Satria Budi, prakiraan daerah potensi bencana banjir dan pergerakan tanah di Jawa Barat bulan Oktober 2022 dikeluarkan oleh BMKG serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak sehingga menghasilkan prakiraan tadi.

“Menindaklanjuti hal tadi, maka diperlukan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan guna meminimalisir dampak ancaman banjir dan gerakan tanah (longsor) yang mungkin timbul,” kata Satria Budi.

Disebutkan, terdapat 9 kecamatan di Kabupaten Garut yang memiliki tingkat potensi banjir yang tinggi, yakni Kecamatan Banjarwangi, Caringin, Cibalong, Cikajang, Cikelet, Cisompet, Pakenjeng, Pameungpeuk, dan Singajaya sedangkan seluruh kecamatan di Kabupaten Garut memiliki potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi, dengan beberapa kecamatan berpotensi banjir banjir bandang/aliran bahan rombakan.

Dalam surat edaran itu, imbuh Satria, para camat diimbau agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Garut, dan diharapkan melakukan 11 langkah antisipatif, tiga diantaranya yakni melakukan monitoring untuk mendapatkan update informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana melalui website BMKG ataupun yang lainnya.

“Kemudian menyiapkan tempat evakuasi akhir/hunian sementara apabila terjadi bencana yang mengakibatkan adanya pengungsi sesuai protokol kesehatan Covid-19,” imbuhnya.

Kalak BPBD menekankan, apabila diperlukan, diberlakukan piket secara berkala di pos siaga bencana hidrometeorologi di wilayah kerjanya masing-masing serta senantiasa berkoordinasi dengan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Garut.

Adapun koordinasi penanganan darurat bencana dapat menghubungi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Kabupaten Garut melalui Call BPBD Kabupaten Garut 0852-2061-1117 atau melalui nomor telepon (0262) 242746).

Bupati Garut, Rudy Gunawan, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Satria Budi, seusai melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Banjir dan Longsor di Kabupaten Garut di Kantor BPBD Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Sabtu (16/7/2022). (Foto: Dok. Diskominfo Garut-grahabignews.com)

Selanjutnya sebagi bukti keseriusan Bupati Garut dalam penanggulangan bencana banjir ini pihaknya usai memberikan jawaban terhadap Terhadap Raperda Kebencanaan dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (20/10/2022). Rapat Paripurna DPRD dipimpin wakil ketuanya, Enan.

Rapat paripurna digelar dengan agenda    Jawaban Bupati Garut terhadap Pandangan Umum tentang 9 Raperda dan Tanggapan Fraksi Terhadap Pendapat Bupati berkaitan 3 Raperda Praksarsa DPRD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022

Dalam kesempatan ini, Bupati Garut menyampaikan jawaban salah satu yang terkait  perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Ia menerangkan, salah satu urgensi dilakukannya perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2015 adalah mengadopsi Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

“Yang tertuang dalam Pasal 56, 56A, dan Pasal 58 dan Pasal 58A, raperda terkait perangkat yang diaktifkan pada saat status keadaan darurat bencana dan pada saat status keadaan darurat bencana,” ucap Bupati Garut.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa arah kebijakan penanggulangan bencana adalah dalam rangka perecepatan pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

“Ketiga arah kebijakan mengenai langkah pemenuhan kebutuhan pada saat tahapan mulai dari kebutuhan siaga darurat, kebutuhan tanggap darurat, dan kebutuhan transisi darurat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, penguatan kebijakan yang mengarah pada sinergitas, upaya penanggulangan bencana, serta prioritas dalam penanggulangan bencana dimulai dari proses perencanaan.

“Dengan penegasan penyusunan rencana penanganan penanggulangan bencana RPPB dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana, sehubungan dengan Kabupaten Garut mempunyai risiko yang paling lengkap dari sisi kebencanaan,” tandasnya.

Bupati Garut, Rudy Gunawan menghadiri acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (20/10/2022). (Foto: Deni Seftiana/ Muhamad Azi Zulhakim/ Moch Ahdiansyah/ Syamil Alquarizmi/ Diskominfo Garut-grahabignews.com)

Dalam bentuk catatan kaki ini, diharapkan bahwa apa yang telah menjadi kajian dari rencana kerja dari berbagai program yang telah dibahas dalam rapat koordinasi antara pihak Bakesbangpol Kabupaten Garut dengan FKDM, bisa direalisasikan sehingga menjadi bahan rekomendasi untuk disampikan pada Bupati Garut melalui Bakesbangpol.