Sudah Inkracht Koq Dibangkang?

Oleh : Wishnoe Ida Noor &Rudi Herdiana

Garut – Adalah aneh dan mengundang banyak tanya dibenak H. Entjeng Kamaludin, S.H., dan kuasa hukumnya Anton Widianto, S.H., terkait sikap ATR/BPN Garut yang di duga melakukan tindak melawan hukum atas putusan Pengadilan Negeri Garut Kelas 1B Nomor 13 yang menyatakan bahwa persengketaan sebidang tanah di Jl. Siliwangi sudah diselesaikan secara damai dengan Agus Koswara yang ditetapkan pada tanggal 12 Seftember 2022.

Namun, dari bulan Seftember sampai sekarang bulan Desember 2022, ketika H. Entjeng melakukan upaya balik nama atas kepemilikan tanah tersebut, pihak ATR/BPN tidak kunjung juga memberikan kepastian hukum, malah di bola pingpong. Meski demikian, H. Entjeng masih tetap kooperatif dan bersabar.

Akhirnya, karena merasa lelah dan merasa dipermainkan, H. Entjeng didampingi  pengacara Silgar Anton Widianto, S.H., bersama Wakil Ketua DPC PERADI Kabupaten Garut, Syam Yousef, S.H., M.H., mendatangi kantor Pengadilan Negeri Garut Kelas 1B untuk mengkorfirmasi putusan No. 13/Pdt.G/2022/PN Grt. Rabu (14/12/2022).

Kedatangan mereka diterima oleh Humas Pengadilan Negeri Garut Kelas 1B, Riswandy, S.H., dan memberikan keterangan bahwa pihak Pengadilan Negeri Garut sudah melaksanakan prosedur, namun ketika pihak penggugat yaitu, H. Entjeng Kamaludin dengan tergugat yaitu Agus Koswara sudah melakukan damai dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penggugat untuk menanyakannya pada pihak ATR/BPN itu bukan kewenangannya.

Apakah ada sanksi ketika berkas dokumen tidak diserahkan oleh ATR/BPN? Riswandy menegaskan, bahwa keduanya sudah inkracht, jadi terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi dan karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka langsung memiliki kekuatan eksekutoria.

Usai diterima oleh Humas Pengadilan Negeri Garut Kelas 1B, Wakil Ketua DPC PERADI Kabupaten Garut, Syam Yousef, S.H., M.H.  menegaskan, bahwa masalah H. Entjeng ini dirinya memandang ada instansi pemerintah yang melakukan pembangkakangan terhadap keputusan pengadilan.

“Saya pikir ini sangat miris, di sisi lain masyarakat dituntut untuk taat hukum tapi terjadi seperti ini, ATR/BPN itu harus tunduk dan patuh terhadap keputusan pengadilan,” tandasnya.

Jika permohonan balik nama ini ada penolakan, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum, pungkas Yousef.

Perjalanan dilanjutkan ke kantor ATR/BPN Garut Jl. Suherman, namun tidak bisa melakukan pertemuan dengan alasan bahwa jam kantor sangat padat, dan akhirnya pihak ATR/BPN menyediakan waktu bahwa pertemuan bisa dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB.