Kompleksitas Permasalahan Perkotaan, Yudha Puja Turnawan Tolak Pembatasan Usulan

Oleh: Yani Supriatna, MP

Grahabignews.com, Garut – Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Garut Kota, Rabu (01/02) dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan Yudha Puja Turnawan. Bahkan Anggota Legislatif tersebut menolak pembatasan jumlah usulan yang diberlakukan oleh BAPPEDA Garut.

Dalam sambutannya, Yudha dengan tegas menolak pembatasan 5 usulan per kelurahan yang diberlakukan oleh BAPPEDA Garut. Menurutnya, area perkotaan permasalahannya komplek, seperti permasalahan lingkungan, Sanitasi termasuk stunting dan lalinnya.

“Sarana prasarana di kelurahan harus mendapatkan prioritas beberapa SKPD, seperti yang diamanatkan di pasal 230 di Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah,” jelas Yudha.

Adapun Pertimbangan Bappeda Garut membatasi usulan, karena proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di tahun 2024 hanya sekitar 237,9 milyar rupiah saja. Kapasitas riil ini angka yang muncul setelah proyeksi total penerimaan pemkab Garut dikurang belanja wajib yang mengikat.

Penyebab kecilnya kapasitas riil, karena di tahun 2024 pemkab Garut harus mengalokasikan anggaran untuk KPUD dan Bawaslu Garut untuk penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah di tahun 2024.

Namun pertimbangan itu di bantah Yudha, karena dirinya berpendapat bahwa sebenarnya kapasitas riil kemampuan keuangan daerah bisa ditingkatkan, jika belanja birokrasi khususnya di belanja barang jasa bisa  dikurangi.

Pemkab Garut harus bisa menunjukkan keberpihakannya ke publik dengan tidak membatasi usulan hanya lima per kelurahan. Karena di perkotaan banyak kantung kantung kemiskinan yang harus segera ditanggulangi, dan banyaknya permasalahan sanitasi yang buruk akibat padatnya penduduk dan keterbatasan lahan.

Kelurahan sendiri menerima specific grants dari pemerintah pusat sekitar 1,2 milyar yang sudah dimasukan dalam Dana Alokasi Umum yang diterima Pemkab Garut setiap tahun dari pemerintah pusat. Namun Dana Kelurahan sangat tidak mencukupi mengingat padatnya jumlah penduduk di semua kelurahan di kecamatan Garut kota, dengan ragam permasalahan yang ada.

Hal tersebut, membuat kolaborasi pendanaan yang melibatkan CSR berbagai perusahaan yang beroperasi di kabupaten Garut menjadi sangat penting. Agar transparan penghimpunan dana CSR harus melalui forum TJSLP yang belum dibentuk di kabupaten Garut. Bupati harus segera membentuk forum TJSLP karena perdanya sudah aja sejak tahun 2017.

“Di kecamatan Garut kota, masih banyak rumah tidak layak huni yang berdiri diatas tanah wakaf, pemakaman umum atau diatas tanah BUMN. Alokasi APBD tidak mungkin diarahkan untuk program rutilahu diatas tanah wakaf atau BUMN, namun Dana CSR sangat memungkinkan,” katanya.

Terang Yudha, adanya ekstensifikasi dan intensifikasi yang mendorong agar Pendapatan Asli Daerah bisa lebih optimal. “NJOP di perkotaan harus segera disesuaikan,” tandasnya.

Pendapatan dari Pajak hotel restoran juga diawasi demikian ketat, pemasangan tapping box yang bekerjasama dengan perbankan harus mencontoh Pemkot Bandung. Berbagai retribusi diminimalkan tingkat kebocorannya.

“Agar kapasitas riil keuangan daerah kita bisa lebih besar, sehingga bappeda Garut tak perlu lagi memberi kuota lima usulan perkelurahan. Kelurahan kotakulon yang memiliki 29 RW sangat prihatin jika diberi kuota lima usulan saja, karena permasalahan yang begitu kompleks.