Antisipasi Kekeringan, Pemkab Garut Gelar Rakor bersama BMKG dan BPBD Jabar

Data BPBD Jabar tercata seluas 189 hektare wilayah berpotensi mengalami kekeringan

Oleh : Wishnoe Idha Noor

Grahabignews.com, Garut – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Penanganan Kekeringan, bersama perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan BPBD Jabar, Rabu (07/06/2023). Rakor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, digelar secara virtual di Command Center Setda Kabupaten Garut,

Sekda Nurdin Yana, mengatakan,  jika beberapa waktu lalu pihaknya mendapatkan laporan dari BMKG yang mengisyaratkan bahwa dari bulan Juni di Kabupaten Garut akan mulai mengalami kekeringan dan curah hujan di Kabupaten Garut berada di posisi level rendah, terutama di wilayah Garut bagian utara.

“Kita antisipasi beberapa daerah yang kerap kali terjadi kekeringan, sebut saja Cibatu. Cibatu itu juga kerap kali kan terjadi kekeringan dari tahun ke tahun,” sebutnya.

Nurdin menyatakan, bentuk recovery-nya kan tidak paten, karena ketika meminta bantuan dari BPBD Provinsi, ternyata terkendala dengan pernyataan, karena belum ada pernyataan tanggap darurat.

“Ini juga menjadi kendala, sehingga DSP (Dana Siap Pakai) itu tidak bisa keluar ke kita,” ujar Sekda Garut dalam keterangannya seusai memimpin rakor.

Ia mengungkapkan jika di Jawa Barat baru Kabupaten Garut yang melakukan rakor untuk mengantisipasi penanganan kekeringan ini, dan ia menilai jika berdasarkan hasil rakor kali ini baik dari BMKG maupun BPBD Jabar siap men-support Kabupaten Garut ketika terjadi kekeringan yang masif.

“Sehingga kemarin ya sudah ada bantuan, kendalanya adalah tidak ada pernyataan kita darurat, akhirnya ini hasilnya sehingga sulit BTT maupun DSP (atau) dana siap pakai dari BNPB yang digeloncorkan ke kita, karena tidak ada pernyataan tadi,” ungkapnya.

Adapun titik potensi kekeringan ini, imbuh Sekda Garut, berdasarkan data yang telah diinventarisasi oleh BPBD Provinsi Jawa Barat, ada seluas 189 hektare wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

“Tetapi kita juga sudah melakukan AUTP (atau) Asuransi Usaha Tani Terpadu yang sudah kita treatment, ada 1.000 petani yang sudah kita berikan itu, mudah-mudahan ini juga bisa meringankan beban itu, sehingga ketika terjadi (kekeringan) kepada mereka ya ada kompensasi, ada asuransi,” tandasnya.