Kata Akhir Fraksi dan Keputusan DPRD Di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut

Oleh ; Wishnoe Ida Noor

Grahabignews.com, Garut – Bupati Garut, Rudy Gunawan menghadiri usai Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2022 dengan acara pokok Pendapat/ Kata Akhir Fraksi dan  Keputusan DPRD yang berlokasi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut.

Pada kesempatan ini, Bupati Garut mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, yang telah melaksanakan beberapa rangkaian rapat paripurna dari mulai proses pembahasan sampai dengan kesimpulan. Rudy menuturkan, bahwa tentu kesimpulan dari APBD Tahun 2022 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan telah diterima oleh DPRD Garut.

Ia mengatakan, bahwa rapat paripurna kali ini merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban yang terakhir atas kepemimpinan dirinya dengan dr. Helmi Budiman, di mana pertanggungjawaban tahun 2023 akan dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (Pj) Bupati Garut.

“Kami mengharapkan Pj Bupati Garut itu adalah orang kita yang dari Garut, sehingga semuanya bisa berkomunikasi, saya mohon dukungan dari DPRD, semoga Pj Bupati Garut 2024 adalah orang kita dari Pemerintah Kabupaten Garut.

Rudy menyampaikan, bahwa segala catatan yang disampaikan dalam pandangan fraksi DPRD Garut, akan menjadi bagian yang akan diperbaiki, terutama mengenai hal yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi persoalan utama di Kabupaten Garut.

Bupati mengatakan, 65% pendapatan asli daerah kita masih berkutat dari PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

“Sedangkan kita tahu tanah kita adalah tanah yang  begitu luas, dan banyak masyarakat bilamana PBB BPHTB dinaikan, akan menjadi masalah sosial, yang mungkin mengganggu kedudukan bapak ibu juga, termasuk kami di era politik sekarang ini, apalagi kita baru saja mengalami Covid-19,” lanjutnya.

Terakhir, ia menyampaikan mengenai kasus warga Garut yang hilang saat menjadi tenaga migran di Arab Saudi, di mana kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh Badan Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2M). Ia meyakini bahwa warganya yang hilang ini akan segera diketemukan.

“Tentu kami juga terima kasih kepada DPRD, yang telah memberikan perhatian besar terhadap Ela dari Karangpawitan, yang hari ini karena ilegal yang bersangkutan insya Allah akan ditemukan dan sekarang menjadi tugasnya Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta,” tandasnya.

Rapat Paripurna ditandai dengan penandatanganan keputusan DPRD, oleh Bupati Garut dan ketua DPRD Kabupaten, Hj. Euis Ida Wartiah, disaksikan para ketua pimpinan DPRD, Wakil Bupati, dr. Helmi Budiman, dan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).