Isu Strategis KPU Garut Di Raker MUI Kecamatan Tarogong Kidul

Liputan Khusus

Oleh : Wishnoe Ida Noor

Grahabignews.com, Garut – Indikator Pemilu itu ada 3, Tidak banyak sengketa, Tingkat partisifasi, kemarin 70%  meningkat menjadi 77%, dan ketiga adalah Out put, ada anggota DPR RI, Presiden, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota.

Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Kabupaten Garut, Dr. Junaedin Basri pada Rapat kerja MUI Kecamatan Tarogong Kidul di Aula Tarkid Jln. Pembangunan, Selasa (19/07/2023) dihadapan tamu undangan.

Persiapan untuk melaksanakan Pemilu 2024 ini pelaksanaanya, 14 Februari 2024 sebagai hari Rabu  sebagai Hari Kasih Suara, dan sekarang ini pihak KPU Garut sudah pada tahap verifikasi dokumen administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten sekitar 848  yang mengajukan dirinya menjadi calon anggota untuk memperebutkan 50 kursi.

Dalam verifikasi dokumen administrasi ini terkait test kesehatan, cek kerohaniannya, keterangan secara hukum. Jumlah Daftar Pemilih Tetap kurang lebih 2 juta (199961 jiwa) dan pemilih masih didominasi oleh laki-laki sedangkan jumlah TPS, 8000, tiap TPS ada 300 pemilih dengan petugas 7 orang tiap TPS sebagai KPPS.

Isu strategisnya, bahwa KPU sudah melakukan simulasi terkait pemungutan dan penghitungan dengan system 1 panel, oleh karena itu KPU mencoba membangun wacana dengan 2 panel dalam menghitung surat suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, dan DPD, panel kedua adalah DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD.

Dikatakannya terkait partisifasi pemilih di Kabupaten Garut yang masih didominasi oleh kaum milenial, dan issue strategisnya di Pemilu ini adalah pemungutan dan penghitungan suara diringi harapan semoga tingkat partisifasinya di Tarkid meningkat.

Ketua KPU Garut juga menyinggung terkait Dapil yang telah mengalami perubahan dari 5 Dapil menjadi 6 Dapil. Jumlah Partai Politik 2024 sebanyak 18 Parpol.

Sebagaimana gambaran dan bahan materi singkat yang disampaikan oleh pihak KPU Garut, sehingga Visi Misi, tujuan dan Nilai-nilai KPU diharapkan tercapai menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Sesuai dengan misinya, yaitu meningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang Efektif dan Efisien, Transfaran, Akuntabel serta Aksesibel. Meningkatkan Integritas, kemandirian, kompetensi sebagai upaya menciptakan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan Code Of Conduct penyelenggara Pemilu, menyusun Regulasi di Bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, pregesif, dan partisipatif.

Misi KPU lainnya yaitu, meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk seluruh pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat, meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih dalam Pemilu, melalui sosialisasi dan pendidikan, dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi dalam penyelenggraan Pemilu.

Sehingga apa yang menjadi tujuan KPU yaitu terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu, terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yang efektif, dan efesien, transparan, akuntabel, dan aksesabel, meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi publik dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.

Mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; efisien; dan aksesibel.