Rakornas IKN : Kolaborasi Menuju Kota Dunia untuk Semua

Share posting

Oleh : Wishnoe Ida Noor

Penjabat Bupati Garut, Barnas Adjidin hadir bersama para Kepala Daerah seluruh Indonesia dalam Rapat Koordinasi Ibu Kota Nusantara bertajuk “Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Ibu Kota Nusantara untuk Mewujudkan Kota Dunia untuk Semua”, di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu(14/3/2024). (Foto : Deni Seftiana/Diskominfo Kab. Garut-grahabignews.com).

Grahabignews.com.Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyelenggarakan Rakornas IKN bertajuk “Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Ibu Kota Nusantara untuk Mewujudkan Kota Dunia untuk Semua” di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, pada Rabu (14/03/2024). Penjabat Bupati Garut, Barnas Adjidin, didampingi Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Didit Fajar Putradi, turut hadir bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Para pembicara kunci seperti Bambang Susantono (Kepala OIKN), Amran (Bina Atwil Mendagri), Danis Sumadilaga (Kasatgas Pembangunan IKN MenPUPR), Suyus Windayana (Sekjen MenATR/BPN), Tri Dewi Virgianti (Dirjen Pengembangan Regional Beppenas), dan Ridwan Kamil (Kurator Pembangunan IKN).

Kepala OIKN, Bambang Susantono, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar stakeholder dalam membangun IKN sebagai transformasi peradaban untuk percepatan pertumbuhan ekonomi baru. IKN dirancang sebagai Super HUB Economy untuk menyebarluaskan manfaat ekonomi dan mendorong kerjasama antar daerah.

“Membangun IKN merupakan langkah transformasi unuk membangun peradaban, Kolaborasi dan sinergi stakeholder menjadi sangat vital, IKN adalah katalis untuk transformasi percepatan pertumbuhan ekonomi baru, menjadi epicentrum pertumbuhan baru,” ucapnya.

IKN dirancang sebagai Super HUB Economy untuk menyebarluaskan manfaat ekonomi, mendorong perdagangan antar wilayah, dan mendorong kerjasama antar daerah yang menjadi tujuan rakornas ini.

Bina Atwil Mendagri, Amran, menjelaskan bahwa IKN menjadi Ibu Kota Pemerintahan Pusat dan dipimpin oleh OIKN yang ditunjuk langsung oleh Presiden. OIKN dapat menjalin kerjasama dengan Pemda mitra di sekitar IKN maupun di luar wilayahnya.

“IKN menjadi Ibu kota Pemerintahan Pusat, dan perwakilan lembaga/organiasasi Luar Negeri, dipimpin oleh Otorita IKN untuk menyelenggarakan pemerintahan yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden selama 5 Tahun” Jelasnya.

Kasatgas Pembangunan IKN MenPUPR, Danis Sumadilaga, memaparkan target waktu pembangunan IKN, yaitu Juni untuk upacara bendera dan Desember untuk penyelesaian proyek tertentu. Saat ini, pembangunan ekosistem pemerintahan, kebangsaan, perumahan, konektivitas regional, air baku, air minum & sanitasi terus berjalan.

Sekjen MenATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan perencanaan IKN yang matang dengan 9 RDTR di 3 wilayah pengembangan. 84% luasan IKN adalah kawasan hijau untuk mendukung green capital city.

“Perencanaan IKN sudah cukup matang, sudah ada 9 RDTR di 3 wilayah pengembangan, 3 di KIPP dan 3 di KIKN, 84% luasan IKN adalah kawasan hijau untuk mendukung green capital city, yang sudah dituangkan dalam tata ruang dengan skala terbesar hingga terkecil” jelasnya.

Dirjen Pengembangan Regional Beppenas Tri Dewi Virgianti IKN diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan membebaskan Indonesia dari middle income trap.

“Indonesia di Tahun 2045 harapannya bebas dari middle income trap, yang perlu didukung oleh pertumbuhan percepatan ekonomi sehingga perlu diidentifikasi sumber sumber pertumbuhan ekonomi yang baru”, tegasnya

Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil menjelaskan konsep IKN sebagai hutan kota dengan green building & development. Perpindahan ke IKN bukan hanya fisik, tapi juga transformasi mindset & life style, mulai dari transformasi sistem kerja, kendaraan zero emission, zero waste.

“Konsep IKN adalah hutan kota, sehingga konsep, RT/RW, sampai ke bangunan adalah green building & development, termasuk konsep Reforestasi,” ungkpanya.

Sesi diskusi menghasilkan beberapa poin penting, seperti :

  1. Konsep keberlanjutan telah diturunkan ke dalam indikator kinerja kunci pembangunan dari sisi keberlanjutan lingkungan.
  2. Agar Pemerintah Daerah lebih terbayang dengan rencana KAD dengan IKN, maka akan lebih baik jika Pemda dapat diundang langsung datang ke IKN.
  3. Perlu adanya rencana yang jelas mengenai keterwakilan daerah di IKN, kejelasan konsepnya dan wilayah yang diampunya.
  4. Daerah Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan IKN, telah berkontribusi dalam pembangunan IKN dan perencanaan pembangunan Pulau Sulawesi termasuk Sulawesi Tengah menjadi Penyangga Super HUB Economy. Hal serupa perlu diantisipasi bagi daerah yang berada di sekitar maupun diluar IKN.
  5. Menindak lanjuti rencana investasi di IKN, selayaknya OIKN menyiapkan menu / project yang dapat dipromosikan oleh daerah-daerah.

Rakornas IKN ini  bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Ibu Kota Nusantara untuk mewujudkan kota dunia untuk Semua, khsususnya Indonesia.

 


Share posting

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *