Panwaslucam Pamulihan, Lounching Pojok Pengawasan
Oleh: Rudi Herdiana
Grahabignews, Garut – Unsur Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa sekecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, mengikuti acara Launching Pojok Pengawasan Se Provinsi Jawa Barat, Kamis (04/07).
Pojok Pengawasan ialah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, untuk meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024.
Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dalam penguatan partisipsi masyrakat dalam mengawal demokrasi.
Adapun tujuannya, agar setiap tahapan pemilihan yang sedang berjalan, ada ruang partisipsi politik masyarakat, kepedilian masyarakat, agar proses pemilu berjalan secara jujur dan adil, sehingga menjadikan pemilihan yang berkualitas.
Ketua Panwaslucam Pamulihan, Idan berharap Pojok Pengawasan yang berada di lingkungan kerja Panwaslu Kecamatan pamulihan dapat berjalan maksimal dan dapat di ambil manfaat.
“Kami memiliki Progam unggulan NGOPI (Ngobrol Pemilihan) terhadap Masyarakat,Tokoh Masyarakat,OKP dan Pemilih Pemula,” ucapnya.
Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan Pamulihan Divisi HP2HM, Revan Teguh Permadi, berharap bahwa dengan adanya Pojok Pengawasan, masyarakat dapat berbagi informasi dan berdiskusi terkait dengan hal-hal kepemiluan dan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berjalan dengan baik sukses tanpa Exses.
Anggota Panwaslu Kecamatan Pamulihan Divisi PP-PS, Agung Saripudin, diharapkan semua elemen masyarakat dapat memahami regulasi yang berlaku pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
Selain itu, lanjutnya, masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan khususnya diwilayah Kecamatan Pamulihan, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang berpotensi pelanggaran, mengingat tensi politik di Pilkada lebih rentan terjadi pelanggaran dari pada Pemilu di tahun 2023.
Panwaslu Kecamatan Pamulihan memiliki program unggulan sosialisasi yaitu Ngopi yakni Ngobrol Pemilihan dengan cara menyediakan ruang Pendidikan Politik, sebagai sarana masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
