Wabup Garut : Wajib ada Petugas Medis di Setiap TPS agar Pelaksanaan Pilkades sesuai Prokes

Sebanyak 52 desa dari 13 kecamatan yang akan mengikuti pilkades serentak untuk daerah selatan

Oleh : Wishnoe Ida Noor

 

Garut –  Wakil Bupati (Wabup) Garut dr Helmi Budiman dan jajaran DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Garut melakukan monitoring pelaksanaan Pilkades. Dalam kegiatan tersebut wabup mengevaluasi 13 camat dan kepala puskesmas yang berada di daerah selatan Kabupaten Garut, Senin malam (17/05/2021),  di Hotel ANB Desa Pameungpeuk, Kecamatan Pameungpeuk

Wakil Bupati dr Helmi Budiman mengatakan monitoring dilakukan dalam rangka evaluasi pengawasan pelaksanaan pilkades tanggal 8 juni 2021 yang tinggal 20 hari lagi  Wakil bupati sendiri melaksanakan monitoring di daerah selatan di 13 kecamatan, diantaranya, Kecamatan Cisewu, Talegong, Caringin, Cikelet, Pameungpeuk, Bungbulang, Cisomper, Banjarawangi, Singajaya, Peundey, Mekarmukti, Pamulihan dan Kecamatan Pakenjeng. “Sebanyak 52 desa yang akan mengikuti pilkades serentak untuk daerah selatan dan untuk keseluruhan se-Kabupaten Garut sebanyak 217 Desa dari 40 Kecamatan,” ujar Helmi seusai acara.

Wabup Helmi menegaskan, pelaksanaan pesta demokrasi ini harus berjalan aman dan kondusif. “Pertama kita ingin pilkades ini berjalan lancar aman dan kondusif, sehingga hal-hal yang diperlukan antisifasi dilakukan pembahasan mudah-mudahan dengan pembahasan dan evaluasi tadi sehingga pelaksanaan pilkades berjalan dengan baik dan terus ini akan kita lakukan kunjungan setelah itu ada laporan-laporan kita lihat lagi kelapangan sehingga dipastikan kondusif,” katanya.

Pihaknya juga sengaja mengumpulkan para kepala puskesmas yang ada di selatan pelaksanaan, guna memastikan pilkades menerapkan protokol kesehatan. “Saya meminta komitmen dari dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas untuk menjaga agar pelaksanaan pilkades ini berjalan lancar dengan protokol kesehatan. Komitmen ini juga bukan hanya dari puskesmas, dari para camat dan dari para penyelenggara pilkades juga untuk mengikuti protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkades,” tegas Helmi .

Tindakan ini, sambung Helmi, merupakan langkah antisipasi tidak  ada out break setelah lebaran, selain memastikan kesiapan dari petugas – petugas kesehatan di semua wilayah (puskesmas) bisa melakukan langkah-langkah antisipatif, baik langkah pengobatan atau pun langkah-langkah terkait isolasi dalam penanganan  covid-19.

Selain itu wabup mengingatkan pentingnya kewaspadan dan langkah antisipatif dari para penyelenggara pilkades guna menjamin kondusivitas penyelenggaraannya. “Banyak hal yang harus kita waspadai dan kita lakukan upaya-upaya yang lebih dari kecamatan-kecamatan yang ada penyelenggaraan pilkades, ada yang terkait dengan konflik ketika seleksi kemudian di luar itu juga ada mudah-mudahan kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi,” pungkasnya.