Kecepatan Pembangunan di Kab. Garut, Tergantung Itikad SKPD

Oleh: Rudi Herdiana

Garut – Guna mempercepat Program pembangunan di kab. Garut untuk tahun 2022, pada bulan ini sebagaian sudah melalui proses tender. Di mana paket pekerjaan tersebut, sumber dananya melalui anggaran Dau dan DAK.

Dikatakan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Garut, H. Jujun Juansyah mengatakan, bahwa sampai jum’at (04/02) yang sudah masuk proses UKPBJ sebanyak 27 paket dari 168 paket dengan sember dana DAU dan DAK.

Paket yang sedang proses, tambahnya, itu di luar dana bantuan propinsi (Banprop) Jawa Barat karena dana Banprop Jabar (varsial) baru masuk pada bulan Januari 2022. Sementara yang tengah proses terdiri 15 paket dalam proses evaluasi tender, 5 paket sudah selesai dan 7 paket dalam proses persiapan tender.

Selama ini, aku H. Jujun, kendala keterlambatan lelang adalah di perencanaan teknis, makanya kita berupaya melakukan percepatan melalui percepatan teknis yang ada di SKPD masing-masing. “Banyak factor penyebab keterlabatan tender,” imbuhnya.

“Contohnya, perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana, hasilnya tidak tepat waktu dan tepat mutu. Dalam artian, produk yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena banyak ketidak sesuaian antara design dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB),” tutur Jujun mencontohkan.

Untuk atasi hal itu, untuk pembangunan fisik tahun ini, pihak Adbang pada bulan Oktober 2021 telah melakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap semua produk perencanaan yang sudah di buat oleh SKPD yang akan melaksanakan pekerjaan fisik, terutama yang tender dengan anggaran di atas 200 juta rupiah untuk tahun 2022.

“Alhamdulillah, sekitar 7 kecamatan dan satu kelurahan, produknya sudah selesai, sekarang mereka tinggal mempersiapkan dokumen untuk diajukan ke UKPBJ. Dan memang time line perencanaan rata rata bulan Februari,” jelas dia.

Sementara untuk Dinas PUPR, berdasarkan data sampai Jumat  (04/02) sebanyak 15 paket lokasi pengerjaan jalan sudah dalam tahap evaluasi oleh UKPBJ atau sedang proses. Lantas sebanyak 5 paket pengadaan keamanan dan kebersihan sudah selesai.

Keberhasilan ini, sebut Kabag, tidak lepas dari itikad baik dari SKPD itu sendiri, artinya control pengendalian dari SKPD sekarang lebih maksimal. “Kami melakukan inventarisasi dan verifikasi pada bulan Oktober 2021, jika tidak dimonitor oleh SKPD terutama kepala SKPD, tentu percuma tidak akan ada perubahan,” terang dia.

Intinya, masih kata Jujun, sekarang ada suatu perubahan yang baik dari para SKPD, yaitu cepat tanggap agar proses tender bisa dilaksanakan sesuai rencana. Sekarang tinggal bagaimana kita, agar para SKPD konsisten menyerahkan dokumen perencanaan tepat di bulan februari.

“Kenapa proses Lelang di jadwalkan antara bulan Febuari atau Maret, agar pelaksanaan pembangunan tepat waktu. Pasalnya kalau prosesnya lelang sampai pertengahan tahun, biasanya mendekati akhir tahun atau di triwulan 3 sudah masuk musim penghujan, jelas akan menghambat terhadap pekerjaan,” tandasnya.

Harap dia, mulai tahun ini para Kepala SKPD lebih konsen dalam mengendalikan pekerjaan pembangunan , baik mulai perencanaan  sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan. Artinya tetap harus menjaga kualitas dan waktu pekerjaan, jangan asal membangun saja.