Rakor Pembahasan SPMB, Bahas Biaya Seragam hingga Jam Masuk Sekolah

Oleh : Nurdiansyah Fadillah, S.Pd

Grahabignews.com.Garut – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dilaksanakan di Command Centre Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jum’at (11/7/2025).

Dalam rapat tersebut, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menyoroti isu biaya seragam yang kerap menjadi kendala bagi calon siswa, menekankan pentingnya akses pendidikan gratis.

Syakur menjelaskan bahwa prinsipnya pemerintah telah menyediakan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP. Namun, ia menyayangkan praktik di beberapa sekolah yang langsung menagih biaya seragam di awal pendaftaran, sehingga terkesan sekolah berbayar.

“Jadi sebenarnya begini, prinsipnya pemerintah itu menyediakan pendidikan gratis termasuk SD SMP, cuma kadang-kadang karena tadi ya kepala sekolah teh hayang gera-gera (ingin cepat-cepat), jadi harus bayar seragam dan lain-lain padahal seragam itu kan bisa ditagihkan setelah diterima,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa biaya seperti seragam seharusnya diinformasikan setelah siswa diterima dan diberikan kemudahan pembayaran, seperti opsi cicilan, agar tidak membebani masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya. Bupati Garut juga menyarankan agar harga seragam yang dijual sekolah tetap masuk akal dan tidak berlebihan, bahkan bila memungkinkan, pembelian kolektif bisa menjadi solusi untuk harga yang lebih murah.

Selain membahas biaya seragam, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin juga menyinggung perihal jam masuk sekolah. Ia menyatakan bahwa meskipun ada Peraturan Permendikbud yang menetapkan jam masuk sekolah, implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi dan lokasi masing-masing sekolah di Garut yang heterogen.

“Di Garut itu sekolah yang sangat heterogen, beda-beda lokasinya dan tidak bisa kita memberlakukan jam 7, karena ada yang kepagian ada yang kesiangan. Jadi selama ini berjalan saja menurut saya, disesuaikan dengan (wilayah) sekolah masing-masing karena juga toh semuanya punya dasar hukumnya,” katanya.

Bupati Garut berharap adanya penyesuaian ini dapat memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan siswa, mengingat perbedaan jarak dan kondisi geografis di berbagai wilayah Garut.