Pemkab Garut Gelar Rapat Evaluasi Smartcity Tahun 2025

Oleh : Wishnoe Ida Noor

Grahabignews.com.Garut –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menggelar Rapat Evaluasi Smartcity Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut, Selasa (23/12/2025).

Dalam kesempatan ini, hadir secara daring Tenaga Ahli Smartcity Kabupaten Garut, Prof. Harya Widiputera, dan hadir secara langsung Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Garut, Margiyanto, Sekretaris Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, hingga Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut, Herman, serta para peserta yang merupakan perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.

Tenaga Ahli Smartcity Kabupaten Garut, Prof. Harya Widiputera, menyampaikan, bahwa terdapat perubahan substansi dalam evaluasi kota cerdas atau smartcity yang dilakukan oleh pemerintah pusat, di mana rencananya pengukuran evaluasi smartcity ini akan dilakukan pada tahun 2027 dengan sosialisasi yang akan dilakukan pada tahun 2026.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru, imbuh Prof Harya, maka mutlak harus dilakukan penyesuaian dari masterplan smartcity yang ada di Kabupaten Garut, karena menurutnya masterplan smartcity ini harus mengacu pada arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD baru.

“Jadi yang pertama itu memang penyesuaian masterplan smartcity dilakukan itu harus mengacu pada arah pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPJMD, jadi penyesuaian masterplan smartcity tentunya harus fokus pada arah pembangunan internal daerah,” ujar Prof. Harya.

Selain RPJMD, Ia menjelaskan penyesuaian masterplan smartcity ini juga harus dilakukan dengan menyesuaikan arah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Pada kesempatan ini kita juga harus melihat arah dari pemerintah melalui Kementerian Komdigi itu pengukuran smartcity itu arahnya apa yang mau diukur, apa yang menjadikan ukuran-ukuran keberhasilan atau kesuksesan pembangunan smartcity tentunya itu juga harus tertuang di dalam masterplan smartcity Kabupaten Garut,” ucapnya.

Selain dua hal tadi, lanjut Prof. Harya, penyesuaian masterplan smartcity ini perlu diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maupun pemerintah digital.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Garut, Margiyanto, menuturkan, jika tema besar pemerintah daerah pasca kebijakan efisiensi anggaran hanya ada dua, yaitu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik terutama dari aspek pelayanan dasar dan yang kedua adalah peningkatan kualitas pendapatan asli daerah.

“Dan itu menjadi concern dari pimpinan kita juga, concern yang sangat besar dari pimpinan kita dan tentunya itu harus teinternalisasi oleh kita semua dalam pemikiran kita, dalam semangat kita, dan tentunya harus kita aktualisasikan dalam seluruh pelaksanaan tugas kita selaku aparatur sipil negara,” tutur Margiyanto.

Meski demikian, Ia menilai jika beberapa arah kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati Garut saat ini, sebenarnya sudah menjadi bagian-bagian pragmatis dari implementasi smartcity.

“Oleh karena itu, tentu dalam kesempatan ini kita sekarang menyimak bersama paparan atau arahan dari Prof Hayat, dan tentunya saya berharap kepada seluruh anggota tim tidak patah semangat, karena smart city itu komitmen kita bersama dan sebenarnya pikiran-pikiran kita itu sudah mengarah kepada smart city, hanya kemudian barangkali memang kita belum bisa melaksanakannya dengan totalitas seperti itu,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Bappeda Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, berharap kehadiran smartcity ini dapat mendorong percepatan maupun kemudahan yang ujungnya manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Sehingga harapannya nanti ke depan melalui smart city ini, dari kitanya sendiri nanti dapat mendorong sesuatu bentuk percepatan, suatu bentuk yang lebih mudah, yang nanti ujungnya sebetulnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nanti dengan keberadaan kita sebagai bagian dari birokrasi ini dapat mendorong hal tesebut,” tandasnya.