UPT PUPR Garut Selatan Terima Motor Trail
Oleh: Rudi Herdiana
Garut – Hari ini, Senin (09/03) para UPT PUPR Kab. Garut bakal menerima kendaraan operasional roda dua jenis trail. Namun tidak seluruh UPT PUPR Kab. Garut menerima, akan tetapi tergantung kebutuhan dan wilayah kerja para UPT.
Saat di wawancara, Sekretaris Dinas PUPR Kab. Garut, Asep Oo Kosasih kepada GrahaBigNews mengatakan, bahwa tahun ini pengadaan kendaraan operasional jenis motor sebanyak 15 unit yang alokasikan untuk para UPT yang berada di wilayah Garut selatan.
Pertimbangan, lanjutnya, karena wilayah Garut selatan merupakan daerah rawan bencana, di tambah insfrastruktur jalan yang memerlukan penanganan serius karena kondisinya yang rusak. Untuk itu, kendaraan tersebut lebih diprioritaskan kepada UPT yang bertugas di Wilayah Garut Selatan.
“Karena anggaran terbatas, maka tahun ini hanya 15 unit dan akan mengajukan kembali di tahun depan pengadaan kendaraan roda dua untuk wilayah tengan dan utara. Sebenarnya untuk daerah utara sudah ada kendaraan, tapi bukan jenis trail, jadi optimalkan dulu yang ada,” jelasnya.
Sebenarnya, terang Asep, selain roda dua, para UPT memerlukan juga kendaraan pengangkut. Pasalnya, setiap kegiatan operasi dan pemeliharaan membutuhkan kendaraan pengangkutan, guna membuang sidemen juga bekas pembersihan Damija.
“Masalah sampah bukan kewenangan PUPR, tapi dinas lain yang menangani sampah. Akan tetapi, setiap giat operasional maupun pemeliharaan, yaitu normalisasi saluran/irigasi dan pemeliharaan daerah milik jalan (Damija), jelas bekasnya harus dibersihkan kembali,” imbuhnya.
Oleh karena itu, aku Sekdis, untuk tahun 2021 akan diajukan juga pengadaan kendaraan roda 3 sekitar 5 unit dahulu, karena anggaran Pemerintah terbatas. “Kami tidak bisa memaksakan, meskipun merupakan kebutuhan mendesak dan strategis,” paparnya.
Di akhir wawancara, Asep berharap, dengan tersedianya kendaraan operasional ini, kinerja para UPT lebih baik dan lebih memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. “Para penerima kendaraan ini harus menjaga asset milik Pemerintah dan gunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” pungkasnya.
