KPU Garut Usai Laksanakan Webiner Online Bekerjasama Dengan InfiArtt Jabar Dalka Memperingati Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2020
Oleh : Wishnoe Ida Noor
Garut – Minggu (06/12/2020), Informasi bagus kami transformasikan untuk pembaca budiman GrahaBigNews, terkait usai dilaksanakannya Webinar Online oleh KPU Garut bekerjasama dengan InfiArtt Jawa Barat dalam rangka (Dalka) memperingati hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember 2020.
Beberapa nara sumber yang terlibat dalam webinar online tersebut, diantaranya Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Garut, Nuni Nurbayani, M. Pd. I., Junaidin Basri, Banyu Nugara, Ketua Infi Artt, Dr. H. Idham Kholik Anggota KPU Jawa Barat, Ketua KPU Kabupaten Garut, Junaidin Basri, M.Pd.
Webinar Pendidikan Politik dan Demokrasi Bagi Disabilitas se-Jawa Barat ini mengusung tema, Hak Akses Disabilitas dalam Pemilihan Serentak 2020. Acara ini dihadiri 100 partisipan terdiri dari disabilitas di Jawa Barat, mahasiswa dan dosen perguruan tinggi di Kab. Garut serta Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kabupaten Garut, Nuni Nurbayani, M. Pd. I. Dalam laporannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati hari disabilitas internasional, juga sebagai upaya untuk mewujudkan inklusifitas dalam demokrasi baik secara substansial maupun prosedural khususnya di Kabupaten Garut.
Nuni melaporkan pada pemilu serentak 17 April 2019, Jumlah pemilih disabilitas yang memilih pada hari H sebanyak 867 orang, 432 perempuan dan 435 laki-laki, yaitu sekitar 40,5% dari jumlah disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Garut sebanyak 2. 141 dengan jumlah perempuan 1.046 dan laki-laki 1.095.
“Tidak hanya sebagai pemilih, KPU Garut juga mendorong disabilitas untuk menjadi penyelenggara pemilu. KPU Garut mensosialisasikan rekrutmen KPPS kepada disabilitas melalui organisasi disabilitas di Garut. Sekitar 7 orang disabilitas khususnya tuna daksa menjadi penyelangara di tingkat KPPS pada pemilu serentak 2019 lalu. Sebelumnya 1 orang relawan demokrasi teridentifikasi disabilitas serta 1 disabilitas menempati posisi sebagai tenaga pendukung di KPU Kabupaten Garut:, tandas Nuni.
Dalam sambutannya Junaidin Basri, mengungkapkan bahwa salah satu prinsip demokrasi adalah menjamin seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam input dan proses pemilihan, termasuk disabilitas. KPU Garut memiliki komitmen yang sangat tinggi kepada kelompok disabilitas. Dengan masuknya disabilitas pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 sebagai penyelanggara.
Banyu Nugara, Ketua Infi Artt yang bergerak dibidang digitalisasi khusus Tuna Netra sebagai narasumber pertama menyampaikan testimoni berbagai permasalahan yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Permasalahan tersebut, diantaranya tidak adanya template dan formulir pendampingan.
“Ada pendamping yang mendampingi tapi yang mencoblos adalah pendampingnya. Hal ini menurut Banyu rentan terhadap kecurangan-kecurangan. Permasalahan lainnya adalah teman-teman yang tuli yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) tidak dapat mendengar saat petugas memangil. Sehingga mereka menunggu tanpa kepastian. Selanjutnya, permasalahan TPS yang tidak akses untuk teman-teman daksa. Permasalahan ini menurut Banyu terjadi di beberapa tempat dari tahun ke tahun. Namun, hal ini bisa diminimalisir jika ada kerjasama, koordinasi dari berbagai pihak. Baik panitia pemilihan, maupun mahasiswa dan masyarakat setempat untuk mendapatkan pelatihan mengenai mekanime pendampingan dan pelayanan bagi disabilitas”, ungkap Banyu.
Narasumber berikutnya, Dr. H. Idham Kholik Anggota KPU Jawa Barat menyampaikan, bahwa pemilihan akses merupakan kewajiban kita bersama. KPU Jawa Barat dalam pemilihan 2020 menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota agar memastikan semua TPS adalah TPS akses.
Bahkan KPU Kabupaten/Kota lanjut Idham membuat relawan yang salah satu segmennya, adalah disabilitas. Dengan hadirnya relawan disabilitas diharapkan demokrasi di Jawa Barat semakin Inklusif. Selain itu dipastikan pula disabilitas memiliki KTP-el atau sudah melakukan perekaman KTP-el dan surat keterangan untuk menjamin disabilitas dapat memilih pada hari pemungutan tanggal 9 Desember 2020 mendatang. KPU juga membuat media visual maupun audio yang dapat diakses disabilitas. Idham menegaskan bahwa literasi disabilitas sangat penting tidak hanya pada persoalan konteks berdemokrasi yang baik tetapi juga meningkatkan efektifitas komunikasi sosial khususnya hubungan interpersonal kita.
Menutup acara, Ketua KPU Kabupaten Garut, Junaidin Basri, M.Pd., mengutarakan, setidaknya ada beberapa point yang menjadi temuan dan rekomendasi dalam webinar yang menjadi pertanyaan partisipan. Diantaranya, yaitu: Adanya perbedaan data antara dinas sosial dan DPT KPU; Adanya hambatan kultural masyarakat untuk menyampaikan data keluarga yang disabilitas; Strategi komunikasi sosialisasi masih bersifat seremoni; Kualitas pelayanan penyelenggara belum ramah dan menyentuh hati disabilitas; Diperlukan model yang efektif untuk menjangkau demokrasi inklusif dan media yang berbasis kebutuhan disabilitas.
