Pemaparan Para Narasumber Di Sosialisasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Meminimalisir Potensi Kerawanan Sosial Pasca Kenaikan Harga BBM
Liputan Khusus
Oleh : Wishnoe Ida Noor
Garut – Sosialisasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Garut dengan tema ” Membangun Kewaspadaan Dalam Rangka Meminimalisir Potensi Kerawanan Sosial Pasca Kenaikan Harga BBM” yang dilaksanakan di Kampung Sampireun Jl. Raya Samarang-Kamojang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, Jumat (16/09/2022), menghadirkan para narasumber, baik dari unsur usahawan, Bagian Perekonomian Pemda Garut, dan Akademisi yang dipandu oleh Abah Janur pada sharing session.
Pemaparan Narasumber Dari Usahawan, Bagian Perekonomian dan Akademisi Terkait Kewaspadaan Dini Kerawanan Sosial Pasca Kenaikan Harga BBM.
Drs. H. Nadiman selaku usahawan terkait dengan dampak kerawanan sosial pasca kenaikan harga BBM menjelaskan, setelah kita ditimpa musibah wabah covid-19 yang membuat semua pihak shock, sehingga dampaknya sangat luar biasa bahkan di Indonesia saja melainkan seluruh dunia, dan sekarang disusul dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga BBM.
“Sebagaimana diketahui, dengan naiknya harga bahan bakar minyak otomatis dibarengi dengan kenaikan harga barang dengan kenaikan yang luar biasa bisa mencapai dari 100%, 150% sampai 300%. Saya berbicara selaku pengusaha,” ujarnya.
Bagaimana antisipasi dalam kewaspadaan dini terkait naiknya harga BBM ini lanjut Nadiman, terutama yang ada di Kecamatan, dan di Desa gejolaknya pasti ada.
Sementara dari Pemerintah Daerah bagian Ekonomi, Ida Farida menjelaskan bahwa dari Pemda Kabupaten Garut sehubungan dengan kenaikan harga BBM ini dibarengi dengan kenaikan bahan pokok. Untuk memastikan bagaimana kesejahteraan masyarakat tetap terjaga salah satunya dengan pemberian bantuan sosial.
Kebijakan Pemda menanggulangi dengan kenaikan harga BBM ini berdasarkan skema Bantuan sosial Nasional, diantaranya dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan verifikasi validasi data jumlah sasarannya,besarannya, dan lama bantuan. Selanjutnya Bantuan Subsisi Upah (BSU), Earmark 2% dari DTU (DAU atau DBH). Selanjutnya intervensi Dinas Perhubngan memberikan bantuan yang diperuntukan bagi Ojek Online dan Pangkalan (konvensional) serta Sopir Angkot.
Selanjutnya kata Ida Farida, pemberian modal diberikan bagi kelompok wanita tani pengelola pekarangan pangan lestari (P2L) dan peningkatan ketersediaan pangan tingkat Rumah Tangga dengan sasaran petani kelompok masyarakat. Padat Karya, dan Operasi Pasar Murah, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
Selanjutnya narasumber dari unsur Akademisi disampaikan oleh Dr. Tiar bahwa dalam kontek meredam gejolak kenaikan harga BBM ini bagaimana kita membangun sitem sosial dan kultur/budaya, dan katalisatornya yang ada di masyarakat dengan membangun kultur kaitannya dalam pengamanan sosial.
“Umpamanya di masyarakat ini ada jaringan zakat yang dibangun dari kesetiakawanan sosial yang dibangun dari mesjid ke mesjid sehingga masyarakat merasa aman meski sedang dalam keadan teancam dalam ekonomi, dan potensi di Garut dengan masyarakat Santri serta misi-misi agama yang berkembang di masyarakat adalah potensi besar untuk mengembangkan satu ketahan sosial dengan sistem di masyarkat yaitu membangun kultur pengamanan sosial sehingga pengeluaran pemerintah tidak cukup besar tetapi masyarakat yang menggerakkannya,” ungkapnya.
Acara dilanjutkan dengan diskusi yang menampung beberapa pertanyaan dari para peserta pada para narasumber dari perangkat Pemerintah Kecamatan Bayongbong, dari Ketua Parade Nusantara, FKDM, Kesra Kecamatan Sucinaraja.
