Ketua FKDM Sampaikan Materi “Antisipasi Penanganan Potensi Krisis Pangan Menjelang Resesi Ekonomi 2023”

Liputan Khusus

Oleh : Wishnoe Ida Noor

Garut  – Dalam acara Rapat Kerja FKDM Kabupaten Garut dengan tema “Antisipasi Penanganan Potensi Krisis Pangan Menjelang Resesi Ekonomi 2023, diselenggarakan di Bukit Alamamda Resort&Resto, Jl. Raya Samarang Km 5 (Kp. Mekarluyu) Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, Selasa (15/11/2022). Dibuka oleh Kaban Kesbangpol Kabupatrlen Garut, Drs. H. Nuroddin, M.Si., dihadiri Kabid Wasdin, Febi Febriyanto, S.H., Ketua FKDM, Risan Sugiyasin, MM., Sekjen FKDM, Andri Rahmandani, SE., Kabid Ketersediaan&Kerawanan Pangan, Helyanto, S.P., MP., dan jajaran kepengurusan FKDM.

Risan Sugiyasin, MM dalam pemaparan materinya mengatakan, bahwa konsep ketahanan pangan yang dianut Indonesia tertera dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 1 Ayat 17 menjelaskan bahwa “ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau,” ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

“Kondisi ketahanan pangan saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh, terlebih dengan adanya potensi resesi Ekonomi global 2023. Kita perlu untuk mengantisipasi krisis pangan sedini mungkin,” ujar Risan.

Untuk itu kata dia, kondisi ketahanan pangan, perlu untuk mendapat perhatian lebih agar terhindar dari ancaman krisis sebab, dikhawatirkan para pemangku kepentingan lengah akan kondisi yang ada. Kalau hal tersebut dibiarkan terjadi, maka bukan tidak mungkin terjerat dalam kondisi krisis pangan. seperti halnya yang terjadi di sejumlah negara. “Sejumlah negara maju lainnya, seperti Perancis, Belanda, Inggris, dan negara lainnya juga mengalami kondisi krisis pangan.

Oleh karena itu, FKDM  mengingatkan berbagai pihak dan pemerintah daerah untuk bersiap-siap, teliti dalam memprediksi, serta mengambil kebijakan terkait persoalan pangan.

“Fokus utama yang harus disiapkan oleh Pemerintah daerah yakni terkait dengan penanganan krisis pangan dan resesi ekonomi. Terkait dengan krisis pangan harus dihindari, mekanisme ketahanan pangan kawasan harus diperkuat, dan cadangan beras darurat harus ditingkatkan,” tandasnya.

Adapun langkah-langkah untuk penguatan mekanisme ketahanan pangan yaitu :

1. peningkatan cadangan beras darurat
2. Teknologi produksi beras berkelanjutan
3. keharusan integrasi kapasitas produksi dengan sistem logistik untuk mengamankan rantai pasok dan stabilisasi harga beras.

Strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi 2023 :

1. Memperdayakan ekonomi Lokal yang sangat besar,”. Strategi yang berfokus ekonomi lokal untuk memanfaatkan potensi penduduk Sehingga, program penguatan produk lokal atau program Bangga Buatan Indonesia (BBI) terus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga harus melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan local dan ekspor.
2. Strategi pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. inflasi pangan menjadi sumber inflasi utama di Indonesia. Sehingga, harus terus digalakan gerakan tanam pekarangan, food estate, serta peningkatan produktivitas dan percepatan musim tanam.  Ditambah upaya untuk memperlancar distribusi barang dengan bekerjasama antar daerah dan subsidi ongkos angkut.
3. Strategi yang meliputi perbaikan iklim investasi

Resesi 2023 karena apa? Jawabannya beragam. Empat alasan terkuat yaitu karena pengaruh kondisi ekonomi global, peningkatan suku bunga bank, krisis pangan & energi, dan ketidakpastian pasar & utang, paparnya.

Sebelum mengakhiri materinya, Risan menyebutkan, ada prediksi dari UNCTAD bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot dari 2.5 ke 2.2 persen di tahun 2023.

Solusi  untuk mengatasi ancaman resesi 2023.

1. Pekerjaan infrasruktur pemerintah dengan pola padat karya untuk pelibatan masyarakat secara langsung guna penyerapan lapangan kerja.
2. Pengelolaan lahan garapan pertanian baik di lahan  carik Desa maupun di lahan lindung (Program PHBM)  memberikan akses langsung terhadap masyarakat petani sebagaimana mestinya tidak di kooptasi oleh para kapitalis (pemodal).
3. Stop produk pangan infor untuk meningkatkan produksi pangan lokal hasil pertanian swasembada pangan masyarakat.
4. Permudah akses kredit usaha rakyat (KUR) yang tanpa agunan terhadap kelompok UKM petani, nelayan dan sektor informal lainya untuk meminimalisir agresi kredit para rentenir dan dibebaskan dari sitem BI Checking.
5. Peningkatan atensi kamtibmas untuk antisipasi lonjakan kriminalitas sosial dampak tekanan ekonomi.