DLH Janji Siapkan Bak Amrol Sampah Bagi Warga Masyarakat Ekselo RT 02 RW 09 Kelurahan Pataruman Kec. Tarkid
Oleh : Abah Cecep
Garut – Sebagaimana pernah di beritakan di media online grahabignews.com pada hari Minggu, tepatnya tanggal 16 Agustus 2020, terkait keluhan dari warga masyarakart Ekselo melalui Ketua Rt.02 /09 kelurahan Pataruman kecamatan Tarogong Kidul kabupaten Garut, Nandang (52 th) memaparkan, bahwa warganya sudah tidak nyaman dengan adanya tempat penampungan sampah yang dibangun permanen dengan lokasi di sebrang jalan depan lingkunganya yang di rapatkan dengan Pagar / benteng pembatas SMK YPBP 3 di jln. Terusan Pembangunan wilayah Taogong Kidul.
Nandang sering datang ke DLHKP melaporkan hal tersebut, memohon untuk dipasang Bak Amrol agar sampah tdk berserakan kemana-mana. Tap sampai saat ini entah belum di realisasikan.
Dirinya berharap pada DLKHP, simpel saja dengan memohon pdda Bapak Kadis DLHKP yang sekarang, kan beliau sudah aral melintang dilingkungan DinasPekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR),sudah sejauhmana melaksanakan Permen No.29 Tahun 2018, tentang standar teknik pelayanan minimal& perumahan rakyat, tandasnya.
“Aturan darii Permen itu kan sudah jelas, kami beharap Pak Kadis DLHKP / Kabid Kebersihan turun ke Lapangan, melihat situasi dan kindisi yang nyata, kebetulan ada tumpukan sampah yang hampir selama 5 tahun tidak di angkut, kiondisinya sudah hitam seperti tanah dan ini tertumpuk di atas Bak Kontrol Drainase yang sekarang lagi dibenahi oleh Dinas PUPR Kabupaten Garut,” ungkapnya sambil menunjuk tumpukan sampah yang sudah mengering dan lubang galian Drainase.
Menyikapi hal tersebut, dari DLHKP Kabupaten Garut, pantauan GrahaBigNews, Rabu (19/08), bahwa dari dinas tersebut sudah datang ke lokasi dan menemui Ketua RT Rt.02 /09 Kelurahan Pataruman Kecamatan Tarogong Kidul, Nandang.
Pihak DLHKP mengatakan, bahwa dirinya sudah menemui Ketua RT O2, dan sudah ada komunikasi agar dari pihak RT mengirimkan surat permohonan untuk pembongkaran TPS ke DLH.
“Untuk penggantinya sama amrol, tapi untuk penempatannya diserahkan kepada kelurahan, agar ditempuh secara musyawarah”, tandas pihak DLH.
