Diskusi “Antisipasi Penanganan Potensi Krisis Pangan Menjelang Resesi Ekonomi 2023” di Raker FKDM
Liputan Khusus
Oleh : Wishnoe Ida Noor
Garut – “Kita berharap ada rekomendasi penting yang nantinya akan disampaikan pada unsur pimpinan, artinya hak kita saat ini sebagai pemegang kedaulatan untuk kembali menyampaikan pesan-pesan jika memang anggapan krisis global itu terjadi yang di dalamnya saat ini tengah dinantikan yang disebut krisis pangan”.
Demkian Bah Janur ketika membuka sessi diskusi pada acara Raker FKDM dengan tema “Antisipasi Penanganan Potensi Krisis Pangan Menjelang Resesi Ekonomi 2023” yang diselenggarakan di Bukit Alamamda Resort&Resto, Jl. Raya Samarang Km 5 (Kp. Mekarluyu) Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, Selasa (15/11/2022).
Rekan-rekan dari FKDM, Imam Solehudin menyampaikan bagaimana sikondisi ekonomi di berbagai Negara dengan krisis pangan ini, bahwa dalam kontek krisis ekonomi dan pangan di dunia di Negara ini memiliki posisi yang strategis secara global, dan ini adalah Isue besar berkaitan dengan kondsi dan fakta-fakta sekarang ini yaitu kaitan disparitas, tingkat pertumbuhan perekonomian termasuk kaitan dengan kontek lain suhu politik yang akan berdampak pada stabilitas ekonomi, dan tingkat populasi manusia yang semakin lama semakin meningkat. Kita akan berhadapan dengan pelaku-pelaku usaha yang rakus, tandas Imam.
Selanjutnya Kang Dedi Kurniawan menegaskan bahwa sikap pemerintah dalam menerapkan aturan itu tidak jelas dengan banyaknya lahan-lahan pertanian yang dibangun gudang ataupun lahan perumahan dari mempertahankan konsistensi budaya dan jati diri kita dimana para orang tua kita tanpa disuplai APBN dalam pemanfaatan lahan saja pemerintah sudah tidak bisa menjaga dan melestraikannya. Pemerintah tidak pernah berbicara bagaimana pengamanan tanah terhadap penyerobotan-penyerobotan illegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, sementara masyarakat hanya menguasai lahan sekitar 30%.
Sementara dari Ketua Parade Nusantara Kabupaten Garut, Kang Tedy Rochendi mengaskan bahwa untuk anggaran ketahanan pangan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat ke Kabupaten Garut sebesar 518 miliar dan 20% ke Desa. Namun, secara aplikasi di lapangan tidak sesuai dengan Kemendes, alangkah baiknya jika BKP disandingkan dengan DPMD.
Dalam session diskusi tersebut, Kang Hafid menyampaikan pandangannya dalam ketahanan pangan ini bahwa ketersedian bahan pangan harus berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Krisis ekonomi juga berkaitan dengan daya beli masyarakat. Artinya, ada solusi-solusi ekonomi, dan dalam hal ini peranan BKP memang harus kerja ekstra yang melibatkan stakeholder lainnya. Harus ada pendekatan persuasif dan objktif.
Pembicara akhir dalam diskusi di Raker FKDM “ Antisipasi Penanganan Potensi Krisis Pangan Menjelang Resesi Ekonomi 2023”, adalah H. Rofiudin Soleh intinya bahwa di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam tata kelolanya Pemerintah harus membuat regulasi yang berkepihakan pada masyarakat bawah, agar masyarakat yang ada di Desa dapat diberdayakan.
Acara diskusi sekaligus berakhirnya Raker FKDM tersebut, ditutup oleh Kabid Wasdin Kesbangpol Kabupaten Garut, Febi Febriyanto, S.H., dengan harapan bahwa permasalahan-permasalahan yang berpotensi akan menimbulkan dampak signifikan pada semua bidang termasuk ketahanan pangan ini, peran FKDM dilibatkan.
