Bupati Sumedang Sidak Ke 4 Kecamatan Laksanakan PSBB Dan Lakukan Validasi Data JPS Sudah 1000 Lebih, Guna Pencairan Bansos
Oleh : Ghani Purnama & Abah Cecep
Sumedang – “Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19 non- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sudah 1000 lebih data yang masuk aplikasi, dari 1800 RW yang ada di Kabupaten Sumedang, jadi sisanya tinggal 800 RW lagi. “Insya Alloh, besok sudah selesai semua, sehingga segera direalisasikan dan sudah bisa langsung dicairkan oleh penerima bansos, guna memenuhi kebutuhan hidupnya selama PSBB, besok hari Senin (27/4).
Hal itu disampaikan Bupati Sumedang H. Donny Ahmad Munir, kepada GrahaBigNews, usai melaksanakan Sidak Patroli Kewilayahan ke empat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan PSBB.
Data usulan dari RT/RW untuk jaring pengaman sosial awalnya diajukan sekitar 150 ribu KK, namun setelah dilakukan validasi data oleh Disdukcapil dengan mengacu pada KK dan NIK, data tersebut menjadi 128 ribu KK. Jumlah tersebut kemudian dicocokkan kembali oleh Dinsos sehingga terakhir menjadi 101 ribu KK,” ungkapnya.
Dijelaskannya, data usulan sebanyak 101 ribu KK untuk warga yang tercatat dalam data non-DTKS di Kabupaten Sumedang sudah pada tahap sinkronisasi dari RW masing-masing dan saat ini data tersebut sedang diupload kedalam aplikasi sapa warga Provinsi Jawa Barat.”
Adapun untuk bantuan sosial yang saat ini sudah diterima sebagian warga, itu berasal dari bantuan reguler Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui Program PKH, BPNT, termasuk bantuan sosial yang disalurkan melalui PT. Pos Indonesia yang diberikan untuk 17 ribu warga yang tercatat dalam DTKS,” ucapnya.
“Data tersebut merupakan data terdahulu sekitar 2-3 tahun lalu dan bukan data baru yang terdampak Covid-19. Jadi intinya, yang diusulkan 101 ribu lebih KK atau non-DTKS untuk warga yang terdampak Covid-19 belum terealisasi. Dan yang ada, baru DTKS,” jelasnya.
Bupati menambahkan, jumlah data usulan untuk non-DTKS kemungkinan juga bisa bertambah, mengingat masih ada 22.000 warga Sumedang terdampak covid-19.
“Saya sudah menyampaikan usulan kepada Gubernur, 22 ribu warga yang tidak memiliki NIK dan KK mohon untuk dipertimbangkan. Jawaban Gubernur katanya silahkan dimasukkan asal ada surat pertanggungjawaban mutlak dari RT/RW setempat yang menyatakan bahwa warga tersebut layak mendapatkan bantuan,” terangnya.
Bupati berpesan, meminta agar warga tidak merasa khawatir jika belum mendapatkan bantuan sosial. Karenanya ada tujuh pintu bantuan untuk masyarakat selama pemberlakuan PSBB.
“Dari tujuh pintu bantuan, masih ada empat pintu lagi, antara lain : Satu DTKS : BLT Kemensos dan tiga lagi non-DTKS : Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten, dan BLT Dana Desa,” pungkasnya.
