Masyarakat Keluhkan Program BSPS yang Tidak Sesuai Spek

7 Desember 20207 Desember 2020 rudi herdiana 0 Komentar Masyarakat Keluhkan Program BSPS yang Tidak Sesuai Spek

Share posting

Dilihat: 903

Oleh: Rudi Herdiana

H. Riki Muhammad Sidik, S.Sos, Anggota DPRD Garut dari Fraksi Demokrat. (Poto: Wishnoe Ida Noor – grahabignews.com)

Garut – Pelaksanaan reses Anggota DPRD Kab. Garut Masa Sidang III Tahun 2020, H. Riki Muhammad Sidik, S.Sos dari Fraksi demokrat mengundang para Ketua PAC PD Dapil 5, Senin (0/12/2020). Acara diselenggarakan di Villa Cikamunding, Jln. Citiis Kelurahan Pananjung Kecamatan Tarogong Kaler.

Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui PAC Partai Demokrat, namun saat ini keluhan paling banyak terkait Bantuan Stimulan Permahan Swadaya (BSPS). Betapa tidak, bantuan tersebut tidak sesuai dengan spek.

Berita terkait : http://grahabignews.com/2020/12/07/h-riki-muhammad-sidik-s-sos-dari-fraksi-partai-demokrat-usai-gelar-reses-dengan-pengurus-pac-dapil-5/

Sesi Photo Bersama Usai Pelaksanaan reses Anggota DPRD Kab. Garut Masa Sidang III Tahun 2020. (Poto: Rudi Herdiana – grahabignews.com)

Menurut H. Riki bahwa ketika dirinya turun ke lapangan, banyak masyarakat yang mengeluh tentang program BSPS. “Banyak warga penerima BSPS mengeluh, karena ketika membutuhkan bahan material, pihak supplier (pemasuk) menyediakan bahan tidak sesuai spek, bahkan ada bahan yang tidak terpakai,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, bahan material yang datang ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika di taksir hanya sekitar Rp. 7 juta sampai Rp. 8 juta. Padahal anggaran untuk bahan material melalui BSPS sebesar Rp. 15 juta.

“Selain bahan tidak sesuai spek yang dibutuhkan, supplier tidak melibatkan Ketua RW dan di simpan begitu saja. Tentu warga menjadi serba salah, namun karena butuh sehingga terpaksa dipergunakan meskipun tidak sesuai dengan kebutuhannya,” jelas H. Riki.

Pengurus PAC Demokrat dari Dapil 5 Usai Pelaksanaan Reses. (Poto: Rudi Herdiana – grahabignews.com)

Mensikapi kasuistik tersebut, H. Riki selaku Anggota DPRD Garut akan melakukan rapat bersama dengan Dinas Perkim dan konsultan BSPS untuk di pinta kejelasannya. Seandainya keluhan warga benar terjadi, maka akan diajukan agar kedepannya jangan menggunakan jasa konsultan tersebut.

Pasalnya, akunya, akibat bahan material tidak sesuai spek, banyak KPM yang harus menambah biaya pembangunan secara swadaya. “Untuk dapil 5 di kec. Tarogong kaler saja, seperti Desa Pasawahan sebanyak 50 KPM, Kel. Pananjung 50 KPM dan desa/kelurahan lainnya,” imbuhnya.

Jangankan dikurangi spek, papar H. Riki, seandainya sesuai spek juga anggaran Rp. 15 juta untuk bahan material dan Rp. 2,5 juta untuk HOK jelas tidak akan mencukupi. “Kami akan berusaha mengajukan penambahan anggaran BSPS, minimal Rp. 35 juta per KPM, agar penerima manfaat tidak mengeluarkan biaya lagi,” pungkasnya.