Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Purwanto Sandi Mempersilahkan Warga Sampaikan Aspirasi
Oleh: Nurlaela
grahabignews.com, Purwakarta – Bagaimana akan bersidang, bagaimana saya berbicara jika tidak bertemu dengan masyarakat, berikan pemasukan dari warga RW 03 ini, apa saja usulannya, aspirasinya silahkan sampaikan, permudah saja disesuaikan dengan bahasa biasa dikeseharian kita. Ini ajang silaturahmi dan serap aspirasi dalam rangka reses.
Demikian dikatakan Toto Purwanto Sandi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Kamis (3/8/2023) dalam rangka Reses lll Tahun Sidang 2022 – 2023 di Kampung Cihideung RT. 01 RW. 03 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
Lebih jelas anggota DPRD, Komisi V, Fraksi Demokrat itu katakan, Pembangunan yang sudah berjalan bagaimana, semua akan kami catat di dalam lembaran negara, dalam rapat sidang di DPR nanti akan dibacakan apa saja aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam Reses ini.
Sebagai wakil rakyat pihaknya keliling wilayah Purwakarta dan Karawang, sebelum ke suatu kampung, silaturahmi ke Kelurahan atau Desa terlebih dulu, Wakil rakyat terbatas waktu dan jangkauan, dikesempatan reses ini silahkan disampaikan aspirasinya,” ucap Toto.
Menjawab pertanyaan warga yang mengeluhkan perihal pengalaman keluarganya pernah ditolak beberapa Rumah Sakit (RS) saat darurat keluarga dari warga tersebut perlu segera mendapatkan pengobatan dan perawatan, di jawab anggota DPRD Provinsi itu dengan gamblang.
“Pemerintah Provinsi sudah mengalokasikan anggaran untuk warga yang memerlukan bantuan dalam hal itu, termasuk bagi mereka yang menunggak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” jelas Toto.
Kami di Jawa Barat sudah memberikan solusi, untuk membawa yang sakit itu ke rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk melayani pasien tersebut, seperti ke Rumah Sakit Al Ihsan sebagai RS yang dianjurkan setelah tidak terkaper di RS Hasan Sadikin.
“Anggaran sebesar 35 Miliar Sudah sudah dialokasikan bagi warga masyarakat yang tidak mampu, tersimpan anggaran itu untuk mereka yang ditangani di berbagai Rumah Sakit yang sudah ditunjuk dalam program tersebut, pakai surat sakti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan Rumah Sakit sudah berjanji, tidak akan menolak pasien karena BPJSnya gagal bayar atau nunggak,” ungkap Toto
Kelolaan Pemerintah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat, contohnya, Rumah Sakit Al Ihsan di Baleendah Bandung, Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tingkat ll , Rumah Sakit Bayu Asih, cek di Dinas Sosial cacatannya, ini kalau di Kabupaten Purwakarta, karena sepengetahuannya, di Purwakarta, warga tidak mampu harus tercatat di sana,” kata Toto.
Sebelumnya, siapapun yang datang, apa saja pelayanan terkait hak dasar, baik itu Sekolah/ Pendidikan, termasuk permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ramai dikalangan masyarakat adanya dugaan kuat kecurangan yang dilakukan para oknum, atau Kesehatan/pelayanan pengobatan dan perawatan disarana rumah sakit, yang semestinya harus terlayani dengan baik.
Purwakarta sudah masuk Universal Health Coverage (UHC), di rumah sakit Provinsi mah gampil (di rumah sakit Provinsi mah mudah), silahkan warga yang mau menyampaikan pengalaman perihal pelayanan rumah sakit, aspirasinya siap ditampung guna dimusyawarahkan dan diperjuangkan perihal kepentingan masyarakatnya agar mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah.
Karena itu, reses ini penting untuk mengetahui apa saja yang ada di Provinsi Jawa Barat. Apa yang sudah dan harus diperbaiki kedepan. Bagaimana pengelolaan BPJS dan yang dirasakan masyarakat pada kenyataannya,” ujar Toto.
Anggaran 35 Milyar untuk mengkaper warga yang gagal bayar bagaimana, karena itu penting reses dilakukan, guna mengetahui yang disampaikan masyarakat, aspirasi harapan masyarakat apa saja, dengan bahasa mudah agar tidak canggung disilaturahmi dalam rangka reses ini.
“pemahamannya tidak hanya pembangunan pisik, bagaimana pembangunan yang berjalan ini, apa gunanya, apa madaratnya, kalau sekedar to sarana untuk mempasilitasi perjalanan ke rumah sakit kami memiliki Ambulan, hubungi Rumah Sakit Pemerintah Provinsi atau Kabupaten untuk penanganan darurat warga tidak mampu sehingga nunggak BPJSnya,” kata Toto
“Aspirasi benar-benar kami perjuangkan, sama siapa lagi aspirasi disampaikan kalau bukan ke wakil rakyat,” ucap Toto.
Terkait masih ditemukannya warga penderita gizi buruk atau stunting di Purwakarta, ujung tombak Posyandu di Desa-Desa alokasi anggarannya harus ditambah,” pungkas Toto.
